KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

HUKUM

Senin, 12 Oktober 2015 12:38
Perlawanan Samekto di Sirkuit Balap Lamaru
Mantan Kepala BPN Balikpapan Samekto memberikan keterangan di persidangan.

PROKAL.CO, KORUPSI lahan Sirkuit balap Lamaru menyajikan babak baru. Yosef Samekto yang menjadi pesakitan dalam perkara olahan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI ini pun memberikan perlawanan. Namun, tabir penyimpangan dalam pengadaan lahan seluas 70 hektare ini kembali terungkap.

Sejak perkara ini bergulir pada 2 Juli 2015 lalu, setidaknya, sekitar 30 saksi telah dihadirkan penuntut umum dari Kejari Balikpapan untuk mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan, Yosef Samekto. Nama tenar seperti Imdaad Hamid dan Heru Bambang pun sempat menghiasi jalannya perkara yang ditengarai merugikan negara sebesar Rp 2,28 miliar ini.

Dua pekan terakhir bergulir di Pengadilan Tipikor Samarinda, M Noor Marzuki, Plt Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah dari Dirjen Pengadaan Lahan,  serta Ahli Agraria dari Fakultas Hukum UGM, Nurhasan Ismail dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan di persidangan.

Dipaparkan Nurhasan Ismail, pengadaan lahan yang terjadi ketika peralihan peraturan yang menaungi pengadaan lahan untuk sarana dan prasarana olahraga sebagaimana tertuang dalam Perpres 35/2005 --namun tak tertuang dalam Perpres penggantinya, Perpres 65/2006--  haruslah dinilai seberapa penting bagi masyarakat umum di daerah tersebut.

“Jika pengadaan lahan untuk sarana olahraga tersebut timbul dari Musrembang, maka bisa tetap dilanjutkan pengadaannya,” ucapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Nawawi Pomolango ini.

“Yang jelas peralihan itu haruslah mengutamakan kepentingan umum,” lanjutnya tegas.

Menurutnya, dalam pengadaan lahan, legalitas kepemilikan lahan yang dibutuhkan secara definitif ialah lahan yang telah bersertifikat. “Serta Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang berupa segel pun lahan miliknya dapat dibebaskan pemerintah,” jelasnya.

Soal adanya dua jenis SKT yang berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) menurutnya tak menjadi masalah selama surat kepemilikan itu diterbitkan perangkat kerja pemerintah daerah.

“Semisal Kepala desa (Kades) atau ketua adat dalam hal penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA),” jelasnya.

Sementara itu, dalam kesaksiann, M Noor Marzuki menerangkan keberadaan BPN dalam panitia pengadaan lahan merupakan jabatan yang melekat atau ex officio. Urgensinya tak lain dalam inventarisasi lahan yang akan dibebaskan.

“Namun yang jelas dalam kegiatan itu semuanya harus dilakukan secara kolektif kolegial, saling berkaitan” terangnya.

Bahkan diakuinya di persidangan, peraturan dalam pengadaan lahan ini terlalu terombang-ambing. “Di 2006 dinyatakan tidak masuk. Tapi, di 2012 ada lagi peraturan yang menyatakan sarana dan prasarana olahraga masuk dalam kepentingan umum,” katanya.

Jika Nurhasan Ismail, saksi ahli dari UGM menilai pengadaan lahan yang terjadi ketika peralihan peraturan itu haruslah mengutamakan kepentingan umum, M Noor Marzuki justru menjawab lain.

Menurutnya, setiap proses pengadaan yang dilakukan pemerintah daerah ketika peralihan peraturan hanya perlu menyesuaikan sejauh mana proses tersebut.

“Semua bergerak secara fleksibel saja majelis. Tergantung prosesnya sampai tahap mana. Jadi, tak dapat dipastikan peraturan mana yang harus digunakan,” ujarnya.

Jawaban ini beberapa kali diucapkannya ketika menjawab pertanyaan yang diajukan majelis hakim. Semisal, tahap yang terlebih dahulu harus dilakukan panitia pengadaan lahan. Antara pembuatan peta bidang lahan dan pelepasan hak atas tanah.

Serta soal Berita Acara (BA) kesepakatan harga ganti rugi lahan yang justru baru dibuat Pemkot Balikpapan di tahun 2013, sementara proses pengadaan itu telah terjadi dalam waktu 2004-2007, yang berakhir dengan dibayarkannya ganti rugi tersebut di akhir 2007.

Alhasil atas keterangannya itu, Marzuki pun sempat beradu argumen dengan salah seorang majelis hakim yang membuat jalannya sidang sedikit memanas. “BA itu dapat dibuat bahkan beberapa tahun setelah pengadaan itu,” ucapnya sebelum Nawawi Pomolango memotong debat dan mengambil jalannya persidangan.

Pertanyaan pun kembali diajukan perihal peraturan BPN 3/2007 tentang inventarisasi lahan. Menurutnya, dalam pengadaan lahan proposal pengajuan bidang tanah yang terperinci menjadi hal yang wajib dikerjakan sebelum proses pengadaan memasuki tahap inventarisasi. “Pengajuannya pun harus langsung diajukan ke kepala daerah,” ungkapnya.

Soal adanya tahapan yang dilangkahi panitia dalam proses pengadaan itu pun menurutnya tak menjadi masalah meski tahapan pengadaan tersebut tertuang dalam perpres ataupun perda. “Dari perpres ataupun perda tak ada sanksi untuk panitia jika ada tahapan yang tak dikerjakan. Jadi, semua kembali lagi seperti apa kondisi dilapangannya,” akunya.

Sementara soal adanya pihak ketiga dalam pengukuran dan pengerjaan peta bidang lahan dinilainya justru sebagai perangkat pembantu kerja-kerja panitia pengadaan lahan. “Untuk paket kegiatannya menggunakan ABPD daerah yang menggunakan jasa pihak ketiga tersebut,” katanya.

“Untuk saat ini adanya pihak ketiga sebagai pembantu kerja panitia telah tertuang dalam Perpres 2/2012,” imbuhnya.

 *

Senin (28/9) lalu, perkara ini berjalan marathon di Pengadilan Tipikor Samarinda. Seusai M Noor Marzuki memberikan keterangannya sebagai saksi ahli meringankan. Agenda pemeriksaan terdakwa Samekto pun dihelat.

Saat duduk di kursi pesakitan, tak sedikit pun terlihat gurat kegelisahan diwajah pria 56 tahun itu. Dengan tenang dia duduk dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang dicecarkan kepadanya.

Dari keterangannya di persidangan pun terungkap proses pengadaan lahan seluas 70 hektare kala dirinya menjabat sebagai Kepala BPN Balikpapan pada April 2007 silam nyatanya telah memasuki tahap akhir.

“Proses pengadaan lahan itu sudah lebih dulu dikerjakan panitia sebelumnya. Saat saya menjabat hanya tinggal menginventarisasi kelengkapan berkas lahan yang akan dibebaskan,” akunya.

Rencana Pemkot Balikpapan untuk membangun sirkuit balap bertaraf internasional itu telah berjalan di medio 2004 silam. Pada tahun itu, panitia pengadaan lahan masih diketuai Wali Kota Balikpapan saat itu, Imdaad Hamid. Namun, karena adanya perubahan aturan ketua panitia pengadaan lahan pun beralih diketuai Sekertaris Daerah (Sekda).

Peran Kepala BPN di 2004 lalu yang semula sebagai wakil ketua panitia pengadaan lahan pun beralih menjadi sekertaris.

Namun, di akuinya dihadapan majelis hakim setelah terbit SK dirinya sebagai sekertaris panitia pengadaan lahan tersebut pada Agustus 2007 lalu tak sedikitpun mengikuti tahapan pengadaan semisal rapat panitia hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) terbit.

“Karena baru menjabat di April 2007 saya tak begitu paham prosesnya. Jadi, saya minta bantuan Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan untuk mengkoordinir tahapannya,” terangnya.

“Jadi saya hanya terima laporan seperti kesimpulan rapat atau masalah yang ada,” terangnya lebih lanjut.

Keberadaan PT Kaltim Geodigital Survey (KGS) yang melakukan pengukuran dan pembuatan peta bidang lahan di Kecamatan Lamaru, Balikpapan Timur itu diakuinya memang atas dasar advisnya.

“Saya minta melalui Kasi Survei untuk melakukan penunjukkan saat tahu ada pengerjaan itu. Tapi, soal Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) diterbitkan Pemkot dan pengerjaannya telah dikerjakan lebih dulu,” paparnya.

Untuk fee kerjasama kepada PT KGS pun menggunakan anggaran panitia yang bersumber dari APBD 2007 lalu. “Yang jelas fee dari pihak pemkot sekitar Rp 200 juta. Saya hanya menerima cek untuk PT KGS itu dari Agus (PPTK),” akunya.

Nah, soal Berita Acara (BA) kesepakatan harga ganti rugi lahan yang baru ditandatanganinya setelah dirinya menjabat sebagai Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Kementrian Agraria di Januari 2013.

“Saya tandatangani setelah Agus dan Supriadi menemui saya di Jakarta. Kata mereka ada berkas yang belum lengkap,” ucapnya.

Sementara dirinya memang tak mengetahui secara rinci pengadaan lahan tersebut. Karena setahunya berkas pengadaan terakhir yang diurusnya kala itu surat pelepasan hak atas tanah.

“Di berkas itu, saya yang terakhir tandatangan. Selain saya ada camat dan lurah setempat,” ingatnya.

Selepas dirinya diperiksa, Nawawi pun mengagendakan sidang pembacaan tuntutan untuk Samekto pada Rabu (7/10). (Robayu, Samarinda)

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:27

Mengawal Titah Jokowi

Kapasitas Kejaksaan Benua Etam tengah disorot kala Hari Bakti Adhyaksa…

Senin, 18 Juli 2016 10:53

Tipikor Rasa Samarinda

Kinerja Adhyaksa Kota Tepian memberantas korupsi terus dinanti pegiat antirasuah.…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:47

Rasuah KNPI dan Folder Siap Gulir

Penanganan dua kasus korupsi polder Gang Indra dan salah guna…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:46

Siasat untuk Perkara Tunggakan

Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim mengentaskan korupsi terus dinanti para…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:46

Dua Hibah Satu Makelar

Dua perkara salah guna hibah yang bergulir di Pengadilan Tipikor…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:44

Bau Rasuah Bernilai Gemuk di Jembatan Kembar

TIM khusus Gedung Bundar, sebutan untuk Kantor Kejaksaan Agung, kembali…

Senin, 27 Juni 2016 09:58

Jadi Tersangka, Ketua KNPI Ini Keluarkan Jurus Sakit

LANGKAH Kejaksaan Negeri Samarinda untuk menyilang pendapat dengan saksi kunci…

Senin, 27 Juni 2016 09:56

Kursi Panas Penilep Hibah

DUA perkara penilep hibah garapan Polresta Samarinda bergulir beriringan di…

Senin, 20 Juni 2016 11:01

Gilincir Konsultan di Proyek Rumah

ADHYAKSA Benua Etam kembali memetik satu perkara penyidikannya. Kolaborasi bersama…

Senin, 20 Juni 2016 10:59

Bersiap Mengadu Jasno-Harman

ANGGOTA legislatif  Kota Tepian terjerembab  dalam pusaran korupsi salah guna…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.