KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

UTAMA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:33
Jagoan Peliharaan Tuan Tambang

PROKAL.CO, Aksi preman di Bumi Etam semakin nekat dan sadis. Jagoan peliharaan perusahaan tambang siap menjadi benteng pengaman. Anggota TNI pun disikat.

MAYOR Chk Iga Kaliaringga dan pengacara Saur Oloan Situngulir masih menahan sakit. Iga dan Saur adalah korban pembacokan kawanan preman bayaran sebuah perusahaan tambang batu bara. Semua bermula dari sengketa lahan antara warga dengan perusahaan PT. Kaisar. Iga dan Saur berada di pihak warga. Sementara pemilik izin tambang diduga PT Multi Harapan Utama (MHU).

Nama PT MHU sudah tidak asing bagi aktivis tambang. Kasus premanisme  pernah dialami LSM Jatam Kaltim pada Januari 2016. MHU mengira Jatam sebagai biang keladi penutupan aktivitas tambang oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek. Penutupan itu disebakan kasus lubang tambang yang menewaskan seorang pelajar pada Desember 2015. MHU melakukan perlawanan dengan berdalih bahwa izin tambang miliknya dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat.

Dari kasus tersebut, PT MHU diduga kuat menyewa segerombolan preman untuk mengintimidasi aktivis Jatam. Meski tak ada korban jiwa, todongan senjata api sempat diarahkan kepada mereka.

Saini, staf Dinamisator Jatam Kaltim masih ingat betul peristiwa yang mencekam tersebut. Dengan jumlah anggota yang relatif sedikit, mereka tidak banyak berkutik selain menjelaskan perihal keputusan gubernur Kaltim menutup sementara aktivitas tambang di PT MHU.

“Kejadiannya awal Januari.  Ada segerombolan orang datang kemari dengan mengendarai tiga mobil. Katanya sih pekerja di PT MHU, tapi mereka memiliki senjata api. Tidak hanya senjata, mereka juga membawa senjata tajam seperti badik,” ungkap saini.

Kejadian berlangsung selama satu jam. Penjelasan yang diberikan jatam pun tidak didengar. Kata Saini, ketika datang sekelompok orang tersebut sudah dalam keadaan emosi. “Dari awal datang, mereka sudah emosi. Ketika Dinamisator menjelaskan duduk persoalan yang terjadi, mereka tidak peduli sama sekali. Bahkan cara bicara mereka dibarengi dengan menggebrak meja agar kami gentar. Tapi beruntung, tidak ada korban luka akibat kontak fisik. Salah satu pembicaranya hanya sempat menarik baju,” jelasnya.

Saini menjelaskan perusahaan MHU merupakan perusahaan tambang pertama dengan skala besar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Perusahaan tersebut menggunakan izin Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Kementerian ESDM. Luas area konsesi tambangnya yang terbesar se-Kukar, dan memiliki ribuan pekerja.

“Tambang mereka banyak, karena memang perusahaan besar. Tapi banyak pelanggaran yang sering mereka lakukan, salah satunya lubang tambang yang menewaskan anak-anak,” kata Saini.

PT MHU dianggap menggunakan modus baru untuk tidak menutup lubang tambang. Mereka menjadikan air di bekas lubang galian tambang untuk diberikan pada warga. Data Jatam, di Desa Jonggon Jaya, Kabupaten Kukar, ada sebanyak 5 kolam yakni Waypoint (WP) 30, 31 32, 33, dan 36 yang digunakan untuk keperluan MCK. Dari lima kolam tersebut, masih ada 10 kolam yang dibiarkan menganga. Berdasarkan keterangan warga sekitar, kolam tersebut sudah dibiarkan sejak tujuh atau delapan tahun yang lalu.

“Ini modus baru untuk PT MHU agar tidak menutup lubang tambangnya. Di sana ada 15 kolam, tapi lima kolam yang dijadikan area fungsi untuk warga. Dari 5 kolam tersebut sedang dilakukan pengerjaan publik, seperti  pembuatan tempat mandi umum dan pompa air manual (5 unit). Semua sumber airnya langsung dari kolam-kolam tersebut,” jelasnya.

Saini mengatakan, PT MHU sengaja membuat kesepakatan dengan warga sekitar dan aparat desa untuk menjadikan lima kolamnya sebagai fasilitas publik. Kisaran anggaran untuk pembuatan tempat mandi umum itu sebesar Rp 4,5 juta. Jika dibandingkan dengan biaya penutupan tambang, maka PT MHU memiliki keuntungan yang sangat besar.

“Pembuatan sarana tempat mandi ini merupakan hasil kesepakatan bersama antarwarga, aparat desa yang di fasiltasi oleh PT. MHU. Anggaran pembuatan masing-masing unit Rp 4,5 juta, kecil sekali jika dibandingkan dengan biaya penutupan lubang tambang,” sebutnya.

***
Praktik perusahaan menyewa tenaga dari organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai tenaga pengamanan sudah mafhum bagi Abriantinus. Menyiapkan tenaga pengamanan dari ormas untuk perusahaan pernah dia lakoni beberapa tahun lalu. Tapi hal itu sudah tak lagi dilakukan setelah ia  mendirikan badan usaha jasa pengamanan resmi berlisensi Kapolri dengan nama PT Mandau Pusaka Nansarunai.

Banyak hal yang mendasari perusahaan menggunakan jasa ormas sebagai tenaga pengamanan. Sepertinya saling klaim atas lahan yang berada di kawasan pertambangan, perkebunan, dan kawasan industri hingga seringnya perusahaan, terutama perusahaan yang berada di daerah pedalaman yang diganggu oleh tindakan premanisme.

“Pengalaman saya seperti itu. Perusahaan membutuhkan jasa pengamanan dari ormas karena sering dipalak dan diganggu,” ucapnya.
Ia menilai tindakan menggunakan jasa pengamanan dari ormas sudah tidak relevan lagi dan sangat rentan memicu gesekan. Saat ini, sangat relevan untuk menggunakan badan usaha jasa pengamanan resmi. Di Kaltim ada sekitar seratusan badan usaha jasa pengamanan, namun yang berpusat di daerah hanya kurang lebih dua puluhan saja.

Diawali dari ormas kedaerahan yang dipimpinnya, Komando Pengawal Pusaka Adat Suku Dayak (KOPPAD) Borneo, pria yang sempat mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil wali kota Balikpapan dari jalur independen ini mendirikan PT Mandau Pusaka Nansarunai. Dia mendidik anggota-anggota ormas-nya agar memiliki kompetensi sebagai tenaga pengamanan profesional yang dibutuhkan perusahaan. KOPPAD Borneo juga yang diklaim sebagai inisiator ormas yang memiliki badan usaha jasa pengamanan resmi di Kaltim.

“Jadi terlatih tidak main kasar, ketika perusahaan berhadapan dengan pihak luar,” ucap Panglima KOPPAD Borneo ini. Upaya untuk mengedukasi pentingnya ormas memiliki anggota yang memiliki kompetensi untuk dijadikan tenaga pengamanan pun sudah dilakukan Abriantinus. Dia pun telah menyampaikan hal tersebut ke Persatuan Ormas Asli Kalimantan (POAK) yang merupakan gabungan 24 ormas kedaerahan di Kalimantan. Hal tersebut direspon baik oleh ormas yang tergabung dalam POAK.

Saat ini, beberapa ormas tersebut pun tengah menginventarisir anggota dan mencari bantuan CSR ke perusahaan untuk pembentukan badan usaha jasa pengamanan tersebut, untuk mengikuti jejaknya. Kini ada lima ormas kedaerahan yang ingin mendirikan badan usaha jasa pengamanan sendiri.

Kelima ormas itu mengajukan izin kepada Abriantinus selaku Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Badan Pengurus Daerah (BPD) Kaltim. Setelah mendapat lampu hijau dari Abriantinus, maka rekomendasi boleh tidaknya dikeluarkan izin badan usaha jasa pengamanan itu diserahkan ke Polda Kaltim untuk diteruskan ke Mabes Polri. Selanjutnya jika disetujui oleh Kapolri, badan usaha jasa pengamanan itu bisa beroperasi menjadi tenaga pengamanan di perusahaan.

Jika perusahaan di daerah tidak ingin menggunakan jasa pengamanan dari badan usaha jasa pengamanan resmi secara langsung, Abriantinus memiliki saran lain. Yakni dengan memperdayakan warga di sekitar perusahaan untuk dididik sebagai tenaga pengamanan profesional. Upaya tersebut dapat menjadi bentuk CSR perusahaan kepada warga sekitar.

“Seperti Total (PT Total E&P Indonesie), yang mengirimkan 50 orang warga untuk dididik di kami (PT Mandau Pusakan Nansarunai). Warga sekitar dibiayai pelatihan, untuk jadi tenaga pengamanan Total,” pungkas dia.

Ormas Bandel Harus Ditindak
Keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) saat ini perlu dievaluasi. Bukannya sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, ormas justu digunakan untuk hal yang bersifat reaksioner. Hal itu bisa terlihat dalam kasus sengketa di perusahaan tambang PT MHU Kutai Kartanegara, saat oknum ormas menyerang perwira TNI di lingkungan Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) dengan senjata tajam yang bermaksud memediasi sengketa.

Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman Herdiasnyah Hamzah menilai insiden ini sebuah hal memalukan, yang menggangu kondusivitas.
“Seharusnya pemerintah daerah jeli melihat keberadaan ormas. Kalau tak sesuai dengan keberadaannya dan justru meresahkan masyarakat, pemerintah harus menindak,” ungkap Hamzah.

Menurut pria yang akrab disapa Castro ini, negara seharusnya tidak boleh berdiam diri atas ormas yang mengabaikan hukum.
Dalam UU 17/2013 tentang Ormas, pemerintah daerah yang berada pada lingkup wilayah ormas itu terbentuk berhak memberikan sanksi. “Bisa teguran atau pembekuan izin ormas itu sendiri. Bahkan bisa sampai pembubaran,” imbuhnya.

Pemerintah harus memasang mata lebih awas melihat bagaimana keberadaan setiap ormas tersebut dimata masyarakat umum. “Pemerintah seharusnya berdiri di atas kepentingan umum,” lanjutnya.

Dari UU 17/2013 tentang Ormas di pasal 70 tentang sanksi pembubaran pemerintah harus melalui proses peradilan guna menutup badan hukum ormas itu sendiri. “Intinya negara yang bertanggung jawab memberikan kita rasa aman,” pungkasnya.
YOVA, ROBAYU, RIKIP



BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:33

Jagoan Peliharaan Tuan Tambang

Aksi preman di Bumi Etam semakin nekat dan sadis. Jagoan peliharaan perusahaan tambang siap menjadi…

Sabtu, 30 Juli 2016 11:32

Melawan Arogansi Tuan Tambang

PENGHARGAAN Adipura telah diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Supremasi di…

Sabtu, 30 Juli 2016 11:30

Panen BBM dari Limbah Plastik

Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diselenggarakan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/Dome)…

Senin, 25 Juli 2016 10:57

Fulus Hibah Cap Moncong Putih

Dua perkara hibah yang bergulir ke peradilan Tipikor Samarinda mengungkap peran mantan legislator Benua…

Senin, 25 Juli 2016 10:56

Mati Konyol Penumbal Badan

Lintong Tampubolon disebut-sebut sebagai saksi kunci dari perkara rasuah hibah yang menyeret nama Sudarno.…

Senin, 25 Juli 2016 10:52

Pak Awang dan Proyek-Proyeknya

Lumbung uang untuk republik ada di provinsi ini. Ladang minyak dan gas (migas) serta  batu bara…

Senin, 18 Juli 2016 11:10

ASET-ASET TERPELESET

Satu per satu aset Pemkot Balikpapan dikuasai pihak lain. Termasuk fasilitas umum bongkar muat barang…

Senin, 18 Juli 2016 10:56

Kue Lebaran pun dari Negeri Jiran

TAK lengkap rasanya jika berkunjung ke satu daerah, tanpa membawa buah tangan untuk keluarga atau sahabat…

Senin, 18 Juli 2016 10:54

Cap Ilegal Barang Malaysia

IMBAS dari perdagangan bebas di wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia, membuat sistem…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:48

Harapan Jalan ke Surga dari Hutan

PEMANDANGAN itu mudah membangkitkan keprihatinan. Perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .