KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

UTAMA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:32
Melawan Arogansi Tuan Tambang
Rosa Vivien Ratnawati

PROKAL.CO, PENGHARGAAN Adipura telah diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Supremasi di bidang lingkungan hidup tak mungkin bisa didapat oleh daerah yang tak becus dalam pengelolaan pertambangan. Rebranding Adipura telah dilakukan dengan memasukan indikator penilaian baru, yakni pengelolaan tambang berwawasan lingkungan.

Fakta memperlihatkan kegiatan tambang batu bara di Kaltim telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Korban jiwa terus berjatuhan. Juga menimbulkan kekerasan sosial. Lemahnya pengawasan perizinan berdampak pada kewibawaan pemerintah.

Paradigma tentang lingkungan masih dianggap sebagai hal sekunder. Anggaran pengawasan lingkungan pun sangat minim. Keadaan ini membuat Badan Lingkungan Hidup (BLH) menjadi kurang percaya diri dengan kewenangannya hingga kehilangan kewibawaan.

Sejatinya, KLHK memiliki instrumen izin lingkungan, audit lingkungan, pengawasan, hingga penegakan hukum pidana dan perdata. Amdal sebagai alat ukur penilaian perusahaan di lapangan dinilai terlalu umum. Amdal terlalu disederhanakan, tidak detail.

“Contoh kasusnya, perusahaan tidak mereklamasi lubang tambangnya sehingga membahayakan keselamatan warga,” kata Direktur Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi Ditjen Penegakan Hukum KLHK Rosa Vivien Ratnawati ketika berdiskusi dengan aktivis tambang di Balikpapan, dua pekan lalu.

Tegas dia berkata, jika izin keluar tanpa amdal akan dipidana. Sanksinya juga jelas. Dari sanksi administrasi, teguran tertulis, paksaan, pembekuan, hingga pencabutan izin.

“Jika Tidak punya izin lingkungan dipidanakan. Jika ada kerugian masyarakat, negara melalui UU Perdata memberi legal standing bagi pemerintah untuk melakukan gugatan,” tegasnya.

Vivien menyebut tindakan tegas telah dilakukan terhadap satu perusahaan tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengelolaan limbah di perusahaan tersebut dinilai berantakan. “Sanksi sudah dicabut karena telah dilakukan perbaikan,” bebernya.

Karenanya, ia meminta institusi baru Komisi Pengawas Tambang di Kaltim mencermati dan menganalisis secara mendalam terhadap kualitas dokumen perusahaan. Pada diskusi itu, Vivien ang hadir bersama Danang Widianto, anggota Sekretariat Majelis Etik Inspektur Tambang mendapat tumpahan pertanyaan dari aktivis tambang.


Kegiatan reklamasi sering gagal karena  perusahaan menganggap tanah tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak bisa dikembalikan seperti semula; peraturan yang dibuat lemah terutama aturan sebelum aktivitas pertambangan dilakukan.

Ketika melihat lingkungan hidup tidak sekadar amdal saja. Amdal masuk di pengendalian. Perencanaan itu yang harus dilakukan oleh nasional. RPPLH harus mewarnai RPJMN dan RPJMD. Dokumen sebagai dasar mengeluarkan izin terlalu sederhana. Banyak yang copypaste. Dalam pelaksanaannya tidak terlalu baik.

Seringkali petugas PPNS/PPLH dihalang-halangi ketika akan masuk ke perusahaan, bagaimana menyikapinya? UU 32/2009 tegas menyebutkan perusahaan yang menghalang-halangi petugas PPNS/PPLH, mereka bisa dipidana. Pejabat harus lebih berani menghadapi perusahaan. Jika dari instansi membawa surat tugas, tidak boleh ditolak oleh perusahaan. Jika tidak, perusahaan juga berhak menolak karena perusahaan juga harus menjamin keselamatan orang luar yang masuk ke perusahaan.

Dari sisi aturan seolah negara tidak hadir dalam soal reklamasi. Banyak aturan yang berbenturan terkait operasional pertambangan.

Mengapa permasalahan reklamasi tidak bisa berjalan optimal?

Penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan oleh inspektur tambang berdasarkan Permen ESDM No. 7/2009. Bentuknya tidak hanya revegetasi tapi juga dalam bentuk lain, seperti permukiman, wisata dll. Background inspektur tambang beragam, tapi sudah mendapat pelatihan untuk bisa melakukan penilaian. Dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Topsoil adalah barang harga yang harus dikonservasi. Harus matang di perencanaan dan studi kelayakan untuk keberlanjutannya. Namun tidak semua studi kelayakan memuat itu (topsoil). Kepmen 12/2011 menyatakan topsoil wajib diselamatkan dan masuk kategori keberhasilan reklamasi. SDM di perusahaan masih lemah harus ada penguatan kapasitas oleh perusahaan untuk menunjang kinerjanya.

Di Samarinda, ada 225 lubang tambang dari 25 izin tambang. Di mana perusahaan di Kaltim yang reklamasinya dianggap berhasil?

KPC tidak berhasil? Menilai sesuatu berhasil atau tidak harus berdasarkan rencana yang sudah dibuat. Penilaian reklamasi harus dibuat setelah kegiatan selesai dilakukan. Jika masih beroperasi, belum bisa dinilai secara utuh. 30 hari setelah selesai kegiatan wajib dilaksanakan reklamasi.

Perencanaan reklamasi lubang tambang harus mengacu pada dokumen lingkungan hidup. Bagaimana daya dukung lingkungannya setelah ditambang. Jika ternyata ada perbedaan antara dokumen dan realisasi, maka harus dinilai dari situ.

Penegakan hukum terhadap perusahaan yang menyebabkan banyak korban masih sangat lemah. Tidak ada perusahaan yang dihukum secara pidana. Aturan sudah banyak tapi tidak ada penerapan di lapangan.

Ada banyak perangkat untuk menindaklanjuti kejahatan pertambangan. Komwas harus memperkuat peran negara dalam hal tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana membangun link antara Komwas, PPNS, Polisi, kementerian, BLHD dll. Harus punya keberanian dan disesuaikan dengan kasus. Komwas harus dikawal, dibantu. Tidak boleh pesimis. Jangan mau dikasih uang. Kalau ketahuan, lapor menteri pasti dipecat.

Pertambangan secara teori bagus, tapi realitasnya sangat menyedihkan. Lahirnya Komwas sebagai akibat krisis kepercayaan terhadap instansi yang menangani soal pertambangan.

Apa perlu dibentuk SPORS untuk menangani kasus pertambangan di Kaltim?

SPORS digunakan untuk masuk perusahaan yang bisa membahayakan sebagai bentuk pengamanan.

Apa kualifikasi sehingga pemerintah dianggap tidak melakukan pengawasan?

Ada amdal tapi tidak ada izin lingkungan, bagaimana status hukumnya? Faktanya amdal itu lemah padahal itu menjadi syarat mutlak lingkungan. Tapi jika itu saja lemah, bagaimana bisa melakukan pengawasan. Ini harus dibicarakan sama-sama, di mana kelemahannya. Harus ada syarat minimal terkait baik tidaknya amdal. Jangan langsung diloloskan. Semacam hulu ketika mengeluarkan izin tambang. Dari situ kunci pengawasan lingkungan dan izin pertambangan dikeluarkan.

Apakah penyerahan lahan reklamasi sudah ada yang berjalan?
Belum ada yang mendapatkan penyerahan lahan reklamasi. Saat ini sudah ada satu yang bermohon ke ESDM. Sebelum diserahkan, nanti akan dinilai tingkat keberhasilannya oleh yang memberi izin.

Dokumen perencanaan akan jadi pedoman dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Jika yang direncanakan 500 ha, yang direklamasi 300 ha di lima tahun pertama, maka penjaminannya tetap 500 ha. Dijaminkan seluas lahan terganggu.

Perhitungan penjaminan dalam pelaksanaannya tidak bisa menampilkan proprosi biaya yang dijaminkan dengan luasan. Lalu harus bagaimana?
Penghitungan jumlah penempatan berbeda-beda di beberapa wilayah karena tidak ada dasar yang jelas bagaimana jaminan itu dihitung.  Buat Perda terkait mekanisme pencairan Jamrek.

Kita sudah didukung oleh aturan yang cukup baik tapi dalam pelaksanaannya masih sangat buruk. Seperti apa dukungan dari pusat terkait Komwas. Komwas dibentuk berdasarkan amanah perda dan pergub. Tidak perlu takut karena Komwas dilindungi oleh UU (Negara). Harus ada sinergi antara komwas dengan instansi pemerintah lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, fungsi dan kewenangan.

Jumlah pengawas sedikit. Yang sudah dilatih selama 2,5 bulan (2014) 1000 inspektur tambang. Jika dipakai semua  maka 1:10 antara inspektur tambang dan izin tambang. Tapi banyak yang tidak dipakai di daerah. Ini jadi dasar inspektur tambang dipindah ke pusat dan nanti yang sudah dididik akan diangkat oleh menteri sebagai inspektur tambang.

AJID KURNIAWAN


BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:33

Jagoan Peliharaan Tuan Tambang

Aksi preman di Bumi Etam semakin nekat dan sadis. Jagoan peliharaan perusahaan tambang siap menjadi…

Sabtu, 30 Juli 2016 11:30

Panen BBM dari Limbah Plastik

Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diselenggarakan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/Dome)…

Senin, 25 Juli 2016 10:57

Fulus Hibah Cap Moncong Putih

Dua perkara hibah yang bergulir ke peradilan Tipikor Samarinda mengungkap peran mantan legislator Benua…

Senin, 25 Juli 2016 10:56

Mati Konyol Penumbal Badan

Lintong Tampubolon disebut-sebut sebagai saksi kunci dari perkara rasuah hibah yang menyeret nama Sudarno.…

Senin, 18 Juli 2016 11:10

ASET-ASET TERPELESET

Satu per satu aset Pemkot Balikpapan dikuasai pihak lain. Termasuk fasilitas umum bongkar muat barang…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:54

Mengadang Dosen Abal-Abal

Skandal ijazah palsu salah seorang dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin menggema…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:52

Kasus Rifqi Kasus Berbahaya

PARA rektor dari perguruan tinggi negeri maupun swasta sepakat untuk memperketat seleksi mahasiswa baru,…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:51

Balada Tukang Ledeng

Bagaimanapun, jabatan baru direksi PDAM Balikpapan diharapkan sebagai air pendorong keran ledeng semakin…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:48

Solusi Mencari Air Baku di Balikpapan, Apa pun Selain Hujan

Meskipun air laut setiap waktu merayap-rayap di bawah sebagian rumah penduduk, sumber air laut yang…

Senin, 27 Juni 2016 10:09

Kerja Kerja Pengawas Tambang

Hutan yang teduh telah menjadi tambang-tambang yang luas. Berubahlah sebutan Kaltim tercinta menjadi…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .