KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

HUKUM

Sabtu, 30 Juli 2016 11:27
Mengawal Titah Jokowi

Refleksi Hari Bakti Adhyaksa

REFLEKSI HARI BAKTI: Kajati Kaltim Abdoel Kadiroen bersama petinggi di lingkup Kejati serta beberapa Kajari kabupaten/kota usai peringatan Hari Bakti Adhyaksa ke-56 di kantor Kejati Kaltim, Jumat pekan lalu.

PROKAL.CO, Kapasitas Kejaksaan Benua Etam tengah disorot kala Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-56, 22 Juli lalu. Refleksi kinerja pun disuguhkan menjawab sorotan publik di tengah diskresi presiden.

SENYUM lebar terpasang di wajah Abdoel Kadiroen selepas memimpin upacara Hari Bakti Kejaksaan ke-56 yang tergelar di Bung Tomo – markas Kejati Kaltim. Petinggi di lingkup Kejati serta beberapa Kajari kabupaten/kota terlihat berbincang dengan mantan Direktur Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung RI itu.
Di tengah perbincangan, Kadiroen menyediakan diri untuk diwawancara awak media yang menunggunya. Didampingi wakilnya, Yusuf, Kadiroen menerangkan kinerja para beskal di Kaltim terus dibenahi. Kualitas pun tak luput untuk terus ditingkatkan.
Apalagi, baru-baru ini diskresi Presiden Jokowi untuk tidak buru-buru memidanakan kebijakan yang diterapkan kepala daerah. Meski arahan ini telah disampaikan sejak Juli 2015 lalu, dirinya siap menjalankannya dengan maksimal. “Terkait diskresi Presiden, kami telah menjalankannya di Kaltim,” katanya.
Langkahnya semisal menunggu 60 hari pembenahan atas temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) di internal instansi yang bersangkutan. Lalu, perhitungan kerugian negara yang tervaliditas dan publikasi produk kejaksaan dalam memberantas korupsi ketika masuk tahap penuntutan. Tak sampai di situ, tax amnesty yang telah menimbulkan pro dan kontra pun telah dimaksimalkan.
Untuk diskresi yang menitikberatkan tidak memidanakan kesalahan administrasi diwujudkan dengan adanya Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah Pembangunan Pusat atau Daerah (TP4P dan TP4D).
Kadiroen pun mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu untuk tugas baru kejaksaan ini. “Waktu ketemu Pak Jokowi dibeber sekitar Rp 246 triliun alokasi anggaran kabupaten/kota yang tak terserap maksimal lantaran takut tersangkut korupsi. Tolong dikawal TP4D agar baik jalannya,” katanya meniru petuah Jokowi.
Soal TP4D di Kaltim, Kadiroen telah memerintahkan jajaran di bawahnya untuk terus mendampingi dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di Kaltim untuk pengelolaan anggaran.
“Kami sudah bekerja untuk ini, bahkan MoU (Memorandum of Understanding) telah kami buat. Di Kaltim saja ada 24 instansi yang telah bekerjasama untuk pengawalan kelola anggaran ini,” ungkapnya.
Nah, soal kerja internalnya dalam menangani perkara berpedoman dengan diskresi pedoman untuk tidak tergiring euforia publik untuk mengekspos kinerja mereka. Dari diskresi itu, pembeberan perkara dapat dilakukan ketika perkara itu masuk dalam tahap penuntutan. “Harus mengutamakan pengembalian kerugian negara,” ucapnya lebih lanjut.
Didampingi Agus Tatang Volleyantoro, Kadiroen pun membeber hasil kerja jajarannya yang telah masuk tahap penuntutan tersebut. “Untuk bulan Juli ini sudah ada 9 perkara yang masuk penuntutan. Ada yang baru ada yang tunggakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya mempersilakan Tatang untuk mendetailkannya. Mendapat restu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltim itu menerangkan dari 9 perkara itu terbagi di beberapa kejaksaan di bawahnya.
Untuk Kejari Kukar pada 20 Juli lalu telah menahan 4 orang tersangka dari dua perkara rasuah di Kota Raja. Dua perkara itu ialah dugaan korupsi dalam pengelolaan studi komparatif di Sekretariat DPRD Kukar 2014 lalu dengan 3 tersangka yakni AS, MR dan RS yang merupakan aparat sipil di lingkungan Sekretaris DPRD Kukar. “Lalu, dugaan penyalahgunaan bansos/hibah di Korpri Kukar senilai Rp 1 Miliar. Tersangkanya SU,” ungkap Tatang.
Penajam Paser Utara (PPU) turut andil menunjukkan taji pemberantasan korupsi kejaksaan dengan tiga perkara dengan masing-masing seorang tersangka. Perkara-perkara itu yakni, dugaan korupsi penyaluran bantuan bibit dan pupuk P3K 2012 dengan tersangka berinisial SS. Dugaan suap dalam pengadaan lahan rumah kebakaran 2009-2010 senilai Rp150 juta dengan tersangka WE. “WE ini merupakan PNS yang meminta uang dalam pengadaan ini,” katanya.
Yang terakhir ialah pertanggungjawaban fiktif Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Buluminung senilai Rp 150 juta dengan tersangka BD. Kejaksaan Samarinda memberi andil lewat dugaan penyalahgunaan hibah di DPD KNPI Samarinda dengan tersangka Harman Al Idrus.
Kejati sendiri memiliki sebuah perkara yang masuk tahap penuntutan, yakni I Putu Budiarta, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek pembangunan pasar induk 2006-2009 di Nunukan, Kaltara. “Perkara ini salah satu tunggakan kami. Selain PPTK, dua tersangka lainnya masih terus dilengkapi berkasnya.
Selain I Putu Budiarta, adapula H Batto dan Khotaman yang ditetapkan Kejati Kaltim sebagai tersangka dari perkara yang ditengarai menimbulkan kerugian negara senilai Rp 13 miliar itu. “Untuk Khotaman mungkin akan di in absentia (persidangan tanpa dihadiri terdakwa) karena tak diketahui keberadaannya,” ungkapnya.
Kesembilan perkara yang masuk dalam tahap penuntutan ini pun berdampingan dengan 4 perkara yang akan digulirkan Kejati Kaltim secara in absentia.
Keempat perkara itu ialah korupsi pengadaan rotor generator listrik di Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Bontang 2004 silam. Lalu, dua perkara di tahun 2008, korupsi intensifikasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kukar serta korupsi pemukiman trans di Tepian Langsat SP-7 di Kutim. Terakhir, korupsi pembebasan lahan stadion Aji Imbut 2003-2004 lalu. “Untuk kasus stadion tersangkanya ada dua. Tiga perkara lainnya masing-masing satu,” pungkasnya.
Robayu, Samarinda



BACA JUGA

Senin, 18 Juli 2016 10:53

Tipikor Rasa Samarinda

Kinerja Adhyaksa Kota Tepian memberantas korupsi terus dinanti pegiat antirasuah. Jelang Hari Bakti…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:47

Rasuah KNPI dan Folder Siap Gulir

Penanganan dua kasus korupsi polder Gang Indra dan salah guna hibah KNPI Samarinda terus menjadi sorotan.…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:46

Siasat untuk Perkara Tunggakan

Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim mengentaskan korupsi terus dinanti para pegiat antirasuah.…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:46

Dua Hibah Satu Makelar

Dua perkara salah guna hibah yang bergulir di Pengadilan Tipikor Samarinda menemui titik buntu. Majelis…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:44

Bau Rasuah Bernilai Gemuk di Jembatan Kembar

TIM khusus Gedung Bundar, sebutan untuk Kantor Kejaksaan Agung, kembali hadir di Kota Tepian. Rasuah…

Senin, 27 Juni 2016 09:58

Jadi Tersangka, Ketua KNPI Ini Keluarkan Jurus Sakit

LANGKAH Kejaksaan Negeri Samarinda untuk menyilang pendapat dengan saksi kunci dari perkara salah guna…

Senin, 27 Juni 2016 09:56

Kursi Panas Penilep Hibah

DUA perkara penilep hibah garapan Polresta Samarinda bergulir beriringan di Pengadilan Tipikor Samarinda.…

Senin, 20 Juni 2016 11:01

Gilincir Konsultan di Proyek Rumah

ADHYAKSA Benua Etam kembali memetik satu perkara penyidikannya. Kolaborasi bersama Adhyaksa di kabupaten/kota…

Senin, 20 Juni 2016 10:59

Bersiap Mengadu Jasno-Harman

ANGGOTA legislatif  Kota Tepian terjerembab  dalam pusaran korupsi salah guna hibah KNPI Samarinda…

Senin, 20 Juni 2016 10:58

Menebar Kembali Jaring Tersangka

ENAM tersangka sudah terjaring dalam korupsi Polder Gg Indra. Adhyaksa Kota Tepian belum puas dengan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .