KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

UTAMA

Senin, 25 Juli 2016 10:52
Pak Awang dan Proyek-Proyeknya
-

PROKAL.CO, Lumbung uang untuk republik ada di provinsi ini. Ladang minyak dan gas (migas) serta  batu bara tertimbun di dalam perut bumi. Namun sayang, predikat provinsi kaya SDA belum menjadi rumah yang nyaman bagi rakyatnya. Lumbung uang semakin menipis.

TELAH berkata Gubernur Kaltim Awang Faroek dengan suara lantang: Kaltim harus berstatus otonomi khusus (Otsus). Bahkan saking inginnya, orang nomor satu di Kaltim itu meneteskan air matanya di hadapan anggota DPRD Kaltim. Tetesan air mata  untuk meyakinkan para wakil rakyat mengeluarkan rekomendasi mendukung perjuangan otsus itu.

Memberikan sumbangsih besar terhadap negara, belum menjadi jaminan Kaltim menjadi sejahtera. Dia telah melihat, mendengar, memikirkan, dan mengerjakan apa saja yang menurut dia baik dan belum tentu menurut orang lain baik untuk dikerjakan.

Lihatlah infrastruktur jalan, jembatan, hingga energi. Semua masih jauh dari yang diharapkan. Warga miskin dan pengangguran masih terus menghiasi data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim setiap tahunnya. Dampak sosial-ekonomi yang tidak memihak pada kesejahteraan rakyat inilah yang sangat merugikan.

“Kita kaya, tapi tidak sejahtera. Dana bagi hasil kurang memuaskan. Untuk itu, otonomi khusus harus kita perjuangkan," ujarnya lantang ketika itu.
Untuk program pembangunan, Awang mengklaim semuanya tidak ada yang tidak berpihak kepada rakyat. Dia mencontohkan, pembangunan jalan tol yang disebut-sebut banyak pihak hanya untuk kepentingan pengusaha, sangat tidak benar. Justru keberadaan jalan tol itu adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat Kaltim secara langsung.

Kemudian lagi, pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy Kutai Timur yang juga disebut-sebut hanyalah mimpi seorang Awang Faroek. Dia juga membantahnya tegas. Menurut Awang, KIPI Maloy berikut program-program turunannya jika terwujud, maka ekonomi Kaltim tak hanya meningkat, tapi masyarakatnya akan semakin sejahtera dibuatnya.

"Saya "jualan" Maloy itu sudah hampir 20 tahun. Sekarang untuk apa coba saya hampir tiap kali membicarakan Maloy dan Maloy. Ya karena itu semua adalah kepentingannya untuk Kaltim sejahtera, untuk rakyatnya sejahtera. Tiada yang lain," ujarnya.

Dia juga menilai, ukuran rakyatnya bisa sejahtera adalah pembangunan yang merata di semua sektor dan bidang. Saat ini dirinya terus menggenjot SKPD maupun pihak swasta, untuk terus melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan atas kebijakan pembangunan di wilayahnya.

"Dengan melibatkan rakyat langsung, maka kita mengetahui, apa yang menjadi kehendak rakyat terhadap program pembangunan itu. Ya memang saat ini belum maksimal, tapi akan terus kita upayakan, sehingga pembangunan benar-benar merata dirasakan rakyat," terangnya.

Tak hanya itu, dalam mewujudkannya, Kaltim juga harus kuat. Kuat dimaksudkan adalah provinsi yang memiliki intergritas atau biasa disebut dengan Island of Integrity. Ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment).

Implementasinya, lanjutnya, secara nyata, dengan dilakukannya penandatanganan pakta integritas disetiap aparatur pemerintahan di Kaltim. Komitmen Kaltim ini adalah sesuai dengan instruksi Presiden N 5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, di mana dalam Inpres itu setiap kepala daerah mampu menerapkannya di daerahnya masing-masing.

"Tekad kuat Pemprov Kaltim ini tentu sangat diharapkan diikuti oleh Kabupaten dan Kota. Terutama dalam hal tata kelola keuangan daerah agar dilakukan peningkatan efektifitas pengelolaan anggarannya. Caranya? Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat," kata Awang lagi.

Menurut Awang, dalam proses penetapan anggaran kerja instansi harus wajar dan sesuai dengan kemampuan. Artinya dalam penyusunan program harus sederhana dan terjangkau dan yang terpenting dalam terlaksana, serta dalam penggunaan anggarannya hasil dan tepat guna.

Program yang ditetapkan tidak mampu dilaksanakan dengan tepat, maka hal ini lah yang menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan anggaran atau disebut praktek KKN itu.

Lumbung Uang Semakin Menipis

Kondisi lesunya perekonomian juga berimbas kepada penurunan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2016, terutama APBD Perubahan (APBD-P) 2016. Diperkirakan turunnya sangat signifikan, mencapai Rp 1,6 triliun.

Data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim menyebutkan, APBD murni 2016 semula mencapai Rp 10,2 triliun, sehingga dengan turun Rp 1,6 triliun, APBD-P 2016 hanya berkisar Rp 8,6 triliun. Penurunannya terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya memberikan sumbangan Rp 1,04 triliun, dan dana perimbangan dari pusat yang kini hanya mendapatkan Rp 557 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan mengatakan, Pemprov harusnya jeli dalam melihat peluang untuk peningkatan PAD. Banyak yang bisa dicermati sehingga menjadi potensi. Misalnya potensi peningkatan pendapatan dana perimbangan bagi hasil pajak dari pajak penghasilan baik badan maupun perorangan.

Demikian juga pada komponen pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi andalan PAD Kaltim, harus sudah mencermati dan bersikap tegas terhadap kendaraan yang masih menggunakan nomor-nomor polisi luar daerah Kaltim, karena jelas-jelas nomor polisi luar daerah itu membayar pajaknya ke daerah yang sesuai dari nomor polisi dimaksudkan.

"Oke mungkin ada aturan yang memperbolehkan nomor polisi luar daerah bisa beroperasi darimana saja, tapi kan kalau kita cermati, ini merugikan sumber PAD kita. Nah, bagaimana caranya, aturan itu tetap diperbolehkan, tapi bagaimana pemilik kendaraanya bayarnya tetap di daerah dia beroperasi," ujar politisi PDIP Kaltim ini.

Hingga saat ini DPRD Kaltim masih belum melakukan pembahasan terkait APBD-P 2016 tersebut. Diperkirakan usai Lebaran Idul Fitri ini, para wakil rakyat Karang Paci digenjot untuk mampu menyelesaikan dengan segera pembahasan APBD-P itu.

"Iya, mudah-mudahan habis lebaran ini sudah kita mulai bahas. Nanti kita akan sinkronkan lagi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," tambahnya.

---------- SPLIT TEXT ----------



Suara Sumbang Proyek Maloy
Awang Faroek boleh saja membanggakan proyek-proyek yang menjadi “mimpinya”. Namun, proyek-proyek Multi-Years Contract (MYC) itu terus  disorot. Terutama karena dalam pelaksanaannya terkesan terbengkalai.  Sebagai contoh, Proyek Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI)

Maloy yang sudah berjalan cukup lama dan menelan biaya besar, sudah lebih Rp 1 triliun. Akhir Juni lalu, sejumlah anggota DPRD Kaltim tampak geleng-geleng kepala saat berkunjung ke KIPI Maloy, yang oleh Gubernur Awang Faroek Ishak digadang-gadang jadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Sebab, apa yang dicanangkan, begitu juga anggaran yang diserap jauh daripada impian. ”Maloy belum jadi apa-apa,” kata Syafrudin, salah satu anggota Komisi III DPRD Kaltim yang meninjau kawasan di utara Kutim tersebut.

Pria yang kerap bersuara keras terhadap sejumlah kebijakan Awang Faroek ini menyebut (KIPI) Maloy di Kutai Timur (Kutim) kurang maksimal. Salah satunya karena pembangunan akses jalan menuju lokasi tersebut tak kunjung selesai.

Padahal, kata dia, telah banyak anggaran yang sudah mengalir untuk KIPI Maloy. Baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

“Infrastruktur harusnya menjadi fokus yang paling utama, terutama akses jalan menuju Pelabuhan Maloy yang digadang-gadang akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, namun nyatanya masih jauh dari harapan. Mestinya dengan anggaran yang telah dialokasikan harus dapat terlihat perkembangannya, terutama akses jalan menuju lokasi pelabuhan,” ucapnya.

Ia mengkritik, bayangan orang akan Maloy terlalu dibesar-besarkan. Padahal yang ada di lapangan saat ini masih jauh dari kata maksimal. Ia meminta agar Pemprov memberi atensi serius. Apalagi tahun ini, KIPI Maloy kembali mendapat kucuran anggaran dari APBD Kaltim lebih Rp 100 miliar untuk pembangunan jaringan air bersih. Padahal di sisi lain belum jelas kapan Maloy akan dioperasikan.

Suara sumbang soal Maloy juga muncul dari anggota Fraksi Hanura DPRD Kaltim Andarias Sirenden. Ia menyebut, terlalu banyak anggaran yang diserap ke Maloy jika dibandingkan dengan program lain yang sesungguhnya lebih prioritas. Maloy menurutnya terlalu dijual oleh Gubernur, sementara realisasi pembangunannya jauh dari impian.

“Kami minta Pemprov Kaltim menata kembali proyek multi-years ini, karena menelan anggaran yang sangat besar. Kami minta tanggapan Pemprov soal anggaran yang sudah diserap, dan progress  kegiatan yang lengkap di KIPI Maloy,” ucapnya.

Menurutnya kompleksitas permasalahan pembangunan di Kaltim yang belum terselesaikan harus diseriusi. Saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Hanura dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu ia merekomendasikan Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur yang bertugas mengkaji segera meng-cross-check di lapangan terhadap objek-objek yang disajikan dalam LKPj tersebut.

Maloy, menurutnya, jika dibiarkan terus-menerus seperti saat ini, akan terus membebani APBD Kaltim, dan bukan tidak mungkin menjadi proyek yang hanya besar dan berhasil di atas kertas.
MUHAMMAD KHAIDIR



Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 12 September 2015 23:31

Hakim Nawawi Pamolango, Selalu Ada Joke di Persidangan

<p>KEKAKUAN karena terikat aturan kerap menjadi pemandangan dalam setiap persidangan. Namun, suasana…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.