KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS
Senin, 25 Juli 2016 10:34
Balada Sampah Kota Tepian
-

PROKAL.CO, Wajah Kota Tepian di Idulfitri lalu amburadul. Gunungan sampah berserak di pelbagai sudut kota. Bau busuk seperti menyemarakkan lebaran di kota ini. Hari kedua lebaran, sampah dibersihkan. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Dadang Airlangga pun dicopot.

LANGKAH Nusyirwan Ismail kala keluar dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota Samarinda jelas mengarah ke rombongan awak media yang menantinya sedari pagi. Siang itu, 11 Juli ia baru usai menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait polemik sampah yang tak terangkut di Idulfitri lalu.

Tanpa tedeng aling-aling, Nusyirwan mengungkapkan kebijakan berbumbu emosional. Dadang Airlangga, Kepala DKP Samarinda dinonaktifkan dari jabatan yang didudukinya sejak 2014. Dari rapat itu, Dadang dinilai tak meminimalkan risiko stagnasi sampah yang terjadi hari raya umat Islam tersebut.

“Hal ini cukup fatal karena mengganggu fasilitas publik. Jadi langkah menon-jobkan sementara harus diambil. Ini juga untuk mereformasi persoalan yang menumpuk di DKP,” terangnya.

Tak adanya kejelasan upah lembur di Hari Raya kemarin menjadi akar permasalahan tak bekerjanya pasukan kuning pengangkut limbah rumah tangga tersebut. Nusyirwan pun membeber jika berdasarkan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) DKP Samarinda, kontrak kerja para Pekerja Tidak Tetap Harian (PTTH) itu selama 365 hari kerja.

Namun, ada pengecualian untuk hari raya keagamaan seperti Idulfitri. “Dalam DPA itu bisa diberikan honor lembur hari raya sebesar Rp 50 ribu untuk para pengangkut sampah, Rp 75 ribu untuk sopir dan operator dengan syarat kepala dinas menerbitkan surat keputusan upah lembur,” bebernya.

Surat mencopot Dadang pun langsung ditandatangani Syaharie Jaang di hari itu. Mantan kepala Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Samarinda itu bertukar kursi dengan Endang Liansyah, staf ahli Bidang Pembangunan Setkot Samarinda.

Rapat tersebut pun tak hanya menghasilkan pencopotan Dadang Airlangga. Adapula tugas khusus Inspektorat Daerah (Itda) Samarinda untuk mendiagnosa gejala yang timbul di batang tubuh dinas yang bermarkas di Jalan MT Haryono itu. “Posisi Dadang Airlangga ditentukan hingga rotasi jabatan Agustus nanti,” terangnya.

Apalagi, orang nomor dua pemkot Samarinda itu sudah mengetahui para pasukan kuning itu siap bekerja selama kepastian upah lembur didapat. Namun, hingga malam takbir berkumandang kepastian Surat Perintah Lembur (SPL) tak kunjung jua didapat mereka. “Di lebaran sebelumnya tak pernah terjadi hal seperti ini. Tak juga dianulir Inspektorat karena penerbitan SK upah lembur itu menyalahi aturan. Jadi, seharusnya sesuai saja,” tutupnya.

Hal senada pun diungkapkan Ladendi, supir Arm Roll, yang didampingi Sultan, Sekretaris SBSI 1992 Kaltim. Selasa (5/7) itu, katanya, mereka berada di Kantor DKP  untuk menunggu kepastian uang lembur. “Ternyata kata kepala dinas (Dadang Airlangga, Red) melalui SMS yang dikirimkan ke stafnya, uang lembur tidak ada. Karena kami sudah dibayar selama 365 untuk kerja,” katanya.

Dari pesan singkat itulah mereka urung lembur demi mendapatkan uang lebih tersebut. Sultan pun menyambung nada serta menyoal rendahnya nominal lembur hari raya yang ditetapkan DKP saat itu. “Lembur itu sifatnya suka rela. Bagi yang tetap bekerja, wajib diberi uang lembur. Itu ada di Pasal 85 UU 13/2003 tentang tenaga kerja,” jelasnya.

Di pasal 77 UU tersebut, seorang pekerja hanya memiliki kewajiban bekerja maksimal 8 jam per hari dengan total 40 jam dalam sepekan. Selebihnya, pekerja dinyatakan lembur dan berhak mendapatkan upah di luar gaji pokok. ?“Itu pun dalam seminggu hanya 6 hari kerja dan sehari libur. Tapi, di lapangan anggota kami di DKP sering bekerja melebihi aturan tersebut,” terangnya.

Dia tak menampik jika lembaganyalah yang menjadi dalang di balik tuntutan uang lembur sebesar Rp 200 ribu per hari. Hal itu menurutnya sesuai dengan rumusan yang berlandaskan UU yang sama. “Rumusannya, UMK (upah minimum kota) dibagi 173. Dapatnya upah lembur per jam. Kemudian angka tersebut dikali 7 dikali 2. Hasilnya Rp 200 ribu. Itu dasar hitungannya,” tuturnya.

Masalah tersebut, lanjut Sultan, tak hanya harus menjadi evaluasi bagi DKP sebagai instansi teknis yang melaksanakan hal itu. Pemkot Samarinda juga memiliki tanggung jawab mengubah sistem upah di instansi itu.

“Sebenarnya kalau SPL (Surat Perintah Lembur) dikeluarkan waktu itu tidak jadi masalah. Anggota kami di DKP pasti akan bekerja. Ini juga jadi masukkan Pemkot untuk mengubah aturan teknis dari undang-undang,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala Itda Samarinda Hermanus Barus yang ditemui awak media ini di ruang kerjanya Rabu pekan lalu mengatakan telah menerbitkan surat tugas khusus untuk memeriksa instansi kebersihan itu. Selain persoalan sampah, sebelumnya, DKP Samarinda sempat didera persoalan pasukan kuning fiktif.

“Untuk dugaan pekerja fiktif yang sempat mencuat beberapa waktu lalu sudah kami periksa beberapa waktu lalu. Untuk masalah sampah baru hari ini (13/7) diterbitkan dan penetapan tim pemeriksa,” ungkapnya.

Dari rapat bersama wawali Samarinda, Dadang dianggap lalai karena tak menerbitkan SK upah lembur khusus yang berdampak menggunungnya tumpukan sampah di setiap sudut kota.

Namun, dirinya tak ingin memaparkan banyak tentang pemeriksaan yang akan dilakukan itu. Bahkan soal ancaman pidana yang tertuang dalam UU 8/2008 tentang pengelolaan sampah yang melawan hukum hingga mengakibatkan gangguan kesehatan, keamanan, pencemaran hingga perusakan lingkungan. Dalam pasal 40 ayat 1 tertuang pula ancaman pidana minimal 4 tahun dan denda paling rendah Rp 100 juta. “Soal pidana ‘kan ranah peradilan. Kami hanya memberikan sanksi berdasarkan PP 53/2010 tentang disiplin ASN,” terangnya.

Kalaupun perkara ini berujung dengan pidana bukan berasal dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan timnya. Melainkan, karena pengungkapan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) atau laporan masyarakat.

Beralihnya jabatan kepala DKP yang disandang Dadang ke Endang Liansyah diakuinya merupakan hak prerogatif Wali Kota Samarinda. Dari pemeriksaan yang digarap, hanya mengungkap apakah Dadang melakukan kelalaian hingga layak mendapat sanksi. Pun demikian, tak menutup kemungkinan struktur teknis di internal DKP pun turut mendapatkan sanski. “Jika pemeriksaan menemukan peran Kabid atau PPTK yang terbukti lalai, bisa jadi mereka juga dicopot sebagai bentuk sanksi. Sesuai dengan PP 53/2010,” imbuhnya

Disinggung akan tuntutan SBSI yang meminta nominal uang lembur dinaikkan hingga Rp 200 ribu per hari. Hermanus enggan menjabarkan. Menurutnya, saat ini proses pemeriksaan baru dimulai. “Memang saya ada dengar tuntutan dari salah satu serikat. Tapi kita lihat nanti bagaimana hasilnya,” katanya.

Dadang: Saya Legawa
Dicopot dari jabatan kepala DKP yang tersemat setahun belakangan ini tak membuat Dadang Airlangga patah semangat. Dia mengaku legawa akan keputusan Wali Kota Samarinda yang merotasinya menjadi staf ahli bidang pembangunan.

Selama menjabat, dirinya telah bekerja maksimal melayani pengangkutan sampah, termasuk selama libur Lebaran. Meski terkendala demo menuntut upah lebih yang menyebabkan sampah tak terangkut. “Kalau memang tak di sini lagi ya terima saja. Urusan tugas menunggu arahan Pak Jaang saja,” ucapnya.

Lagipula, dirinya pernah menjabat di beberapa perangkat kerja pemerintah lainnya. Semisal Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP). “Tak usah ngoyo, harus siap dengan yang kayak gini,” imbuhnya.

Ia mengaku berhati-hati dalam mengambil kebijakan teknis pengeluaran anggaran lantaran ada beberapa tinta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim yang menilai DKP perlu pembenahan menyeluruh yang fundamental. Berangkat dari mata pengawas keuangan itulah keputusan yang dikeluarkannya selalu dikoordinasikan kepada Inspektorat Samarinda.

“Saya menyesuaikan dengan aturan. Hanya saja kawan-kawan tak mau tahu dengan kondisi saat ini,” ungkapnya.
Pengalokasian upah lembur yang terdaftar dalam DPA tak begitu saja dapat diubah jika tanpa konsultasi ke inspektorat. Antara DKP dan para pekerja pun dibantahnya jika tengah berkonflik. “Ini cooling down kok. Makanya kami serahkan kebijakan itu ke inspektorat. DPA itu hasil kesepakatan DPRD dan Wali Kota bukan kepala dinas, jadi nggak bisa diubah sembarangan,” akunya.

Sementara itu, Endang Liansyah mengaku telah menetralisir gejolak yang menghambat kinerja DKP selepas bertukar kursi dengan Dadang Airlangga sebagai Pelaksana Harian (Plh). Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda itu akan bertindak setelah mendapat hasil dari pemeriksaan inspektorat. “Para pekerja yang tak turun saat lebaran tak ada sanksi,” ucapnya.

Untuk pasukan kuning yang akhirnya lembur di Lebaran kedua hanya mendapatkan upah lembur berdasarkan Perwali yang ada. “Sesuai DPA Rp50 ribu - Rp 75 ribu saja. Untuk lembur ke depannya kami lihat dulu perwali yang tengah disusun memperbarui upah lembur itu,” pungkasnya.
ROBAYU| SAMARINDA







BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:00

Level Waduk Manggar Naik 2 Meter

KABAR baik bagi pelanggan PDAM Balikpapan. Hujan deras yang mengguyur Kota Balikpapan menjadi berkah…

Sabtu, 30 Juli 2016 10:53

10 Ribu Rumah untuk Si Miskin

Kendati kondisi keuangan di APBD Provinsi Kaltim sedang defisit, itu tak mengurangi niat Pemprov Kaltim…

Senin, 25 Juli 2016 10:51

Mimpi Transportasi Balikpapan

Kota masa depan idealnya telah memiliki sistem transportasi yang efisien dan mengutamakan mobilitas…

Senin, 25 Juli 2016 10:43

Pulang Kampung dan Tak Kembali

Ratusan perantau kehabisan tiket dan terpaksa menginap di Pelabuhan Semayang.  Sebagian besar dari…

Senin, 25 Juli 2016 10:40

Apresiasi Pegawai Berprestasi

INI kabar baik bagi pegawai atau staf yang memiliki inovasi dan kreativitas. Gubernur Kalimantan Timur…

Senin, 25 Juli 2016 10:36

Rumah Baru di Samarinda Seberang

Dari polemik pemindahan Balaikota Samarinda ke Samarinda Seberang, wacana terlontar dari mulut Wali…

Senin, 25 Juli 2016 10:34

Balada Sampah Kota Tepian

Wajah Kota Tepian di Idulfitri lalu amburadul. Gunungan sampah berserak di pelbagai sudut kota. Bau…

Senin, 18 Juli 2016 10:59

Balikpapan Banjir Pendatang dari Pulau Seberang

Setiap arus balik Lebaran, jumlah warga Balikpapan terus mengalami peningkatan  signifikan. Lebih…

Senin, 18 Juli 2016 10:57

Membedah Agenda Baru Perkotaan

KOTA Surabaya akan menjadi tuan rumah konferensi internasional. Perumahan dan Pembangunan Perkotaan…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:40

Hati-hati Jebakan Batman

SEPERTI yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, Lebaran selalu menjadi momentum tepat bagi setiap produsen…

Balada Sampah Kota Tepian
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .