KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

UTAMA

Senin, 18 Juli 2016 11:10
ASET-ASET TERPELESET
-

PROKAL.CO, Satu per satu aset Pemkot Balikpapan dikuasai pihak lain. Termasuk fasilitas umum bongkar muat barang di Pasar Pandasari. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda memenangkan gugatan warga.

SALINAN Surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bernomor :  27/G/2015/PTUN-SMD membuat wakil rakyat geram. Surat bertanggal 11 April  2016 itu ditandatangani oleh Majelis Hakim  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang diketuai oleh Hakim Tri Joko Sutikno.

Isinya memenangkan gugatan administrasi dari Asmulyadi, warga Jalan Pandan  Wangi  RT 028 No. 23A Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat. Dalam gugatannya, Asmulyadi merasa keberatan atas Surat  Keputusan (SK) Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal 5  Agustus 2015 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi. Dia pun menggugat ke PTUN Samarinda dan berhasil menang. Akibatnya SK Wali Kota Balikpapan atas pencabutan IMB milik Asmulyadi dibatalkan oleh putusan PTUN. 

Padahal tanah tempat Asmulyadi mengurus IMB diduga merupakan aset milik Pemkot Balikpapan yang berada di kawasan Pasar Pandansari. Lahan itu berukuran 8 meter kali 145 meter itu merupakan bagian dari areal bongkar muat barang di Pasar Pandansari berupa lahan berukuran 22 x 145 meter. Dengan harga komersial tanah di lingkungan itu sebesar Rp 5 juta per m2, maka lahan dengan bangunan itu bernilai tidak kurang dari Rp 58 miliar.

Melihat kondisi demikian, DPRD Balikpapan segera menindaklanjuti putusan itu dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelamatan Aset Pandansari. Andi Walinono, Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan ditunjuk sebagai ketuanya. Dia dinilai paham betul mengenai permasalahan di sana, karena menjadi saksi hidup kebakaran di Pasar Pandansari pada tahun 1992.

Walinono menghabiskan masa kecil di kawasan tersebut. Pansus itu beranggotakan 13 orang  wakil rakyat yang didominasi dari Komisi II DPRD Balikpapan. Pansus pun segera bekerja sejak dibentuk awal Juni lalu. Setelah mengumpulkan data dan fakta di lapangan, Pansus pun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait dengan hasil putusan PTUN itu. Mulai dari Tim 18, selaku pihak yang mengetahui sejarah lokasi yang diduga menjadi aset Pemkot Balikpapan tersebut, hingga instansi pemerintah terkait seperti Bagian Hukum Sekretariat Kota (Setkot) Balikpapan, pihak kelurahan dan kecamatan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

RDP itu digelar pada 21 Juni 2016 di ruang rapat Kantor DPRD Balikpapan.?Permasalahan bermula pada proses pelaksanaan konsolidasi tanah dari musibah kebakaran yang melanda daerah Pandansari pada 4 April 1992. Kebakaran besar itu membuat sekira 1200 jiwa kehilangan tempat tinggal. Para ketua RT pn membentuk tim yang diberi nama tim 18. Tim ini diketuai (Alm) Andi Baso dengan Wakilnya Abdul Latief, Sekretaris M. Yusuf, dan Bendahara Sanusi. Mereka bertindak untuk dan atas nama para korban kebakaran.

Tim ini mengajukan ke Pemkot Balikpapan agar dapat membangun kembali tempat eks kebakaran tersebut dan oleh Wali Kota Balikpapan saat itu Tjutjup Suparna disetujui dengan beberapa syarat, dan melalui penataan konsolidasi tanah perkotaan. Kemudian wali kota Balikpapan membentuk Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota dengan Surat Keputusan Nomor : 188.45 tanggal 27 Juli 2000.

Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan melakukan pengukuran keliling dan rincian (persil) dan dalam daftar inventarisir eks lokasi kebakaran Pandansari. Bahwa sertifikat ini wajib ditarik atau dicabut sejak ada surat dari Kanwil BPN Tahun 2000, maka sertifikat ini tidak berlaku lagi. Ada sekira 197 sertifikat dicabut saat itu. Namun satu SHM yang belum dicabut yakni SHM No. 267/Baru Ilir atas nama Buhari.

Diduga karena yang bersangkutan mengumpulkan fotokopi bukan sertifikat asli. ?Abdul Latief, Wakil Ketua Tim 18 yang hadir dalam RDP itu menerangkan Tim 18 ditunjuk oleh masyarakat korban kebakaran. Tim tersebut terdiri dari 18 RT yang masuk dalam wilayah kebakaran. Terbentuknya Tim 18 ini juga merupakan saran dai BPN Balikpapan yang tugasnya membantu BPN dalam pelaksanaan konsolidasi tanah dari musibah kebakaran yang melanda daerah Pandansari pada Tahun 1992. “penyambung lidah masyarakat ke BPN,” ucapnya.

Setelah dilakukan inventarisasi di lokasi kebakaran, Ketua DPRD Balikpapan pada tahun itu, Hasan Karim memfasilitasi korban kebakaran untuk direlokasi di tanah milik Pemkot Balikpapan. Saat itu Pemkot memiliki lahan di kawasan Ringroad yang kini menjadi kawasan RSS Damai, Ruhui Rahayu. Semua sertifikat hak milik warga korban kebakaran dicabut dan diganti dengan sertifikat baru, setelah lahannya digunakan untuk fasilitas umum.  Penegasan tidak berlaku lagi sertifikat lama di kawasan eks Pandansari yang sudah dikonsolidasi itu tertuang dalam Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 226/64.71/400.7/III/2015, tanggal 5 Maret 2015.

Termasuk sertifikat Hak Milik Nomor 267 /Baru Ilir milik Buhari. Sehingga warga yang dulunya bermukim di lokasi eks Pandansari dipindahkan ke RSS Damai, Ruhui Rahayu. “Bantuannya tanahnya gratis, namun untuk bangunannya bayar. Termasuk yang menyewa di lahan eks kebakaran juga dikasih tanah,” kata Latief.  

Buhari pun semasa hidupnya pernah menghadap kepada Latief sebelum membangun ruko di atas lahan tersebut. Dia pun menjelaskan bahwa lokasi itu adalah fasilitas umum, namun Buhari tetap membangun ruko di atas lahan tersebut. Latief juga mengaku tidak tahu pasti lokasi milik Asmulyadi berada di lokasi Buhari.

“Tapi tanah itu termasuk tanah konsolidasi yang menjadi bagian fasilitas umum. Jadi tidak boleh dibangun bangunan. Saya juga pernah menjelaskan kepada Asmulyadi kalau lokasi itu adalah fasilitas umum,” tandasnya.

Balai Kota pun tidak mau gegabah menanggapi apa yang terjadi. Sembari melakukan upaya banding di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), pihak eksekutif masih memelajari duduk perkara mengenai kasus tersebut. "Sementara ini ada semacam miss komunikasi di lapangan, sehingga terjadi seperti yang diberitakan di koran," ucap Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Sayid MN Fadli didampingi oleh Kepala

Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Ketut Astana, dua pekan lalu.?Pemkot Balikpapan melalui Asisten 3 Bidang Administrasi sudah melakukan rapat internal membahas permasalahan fasilitas umum yang digunakan warga itu. Menurut Fadli, permasalahannya berada pada sertifikat yang masih dikuasai warga.

Sekarang Pemkot masih menelusuri mengapa sertifikat masih atas nama Buhari. "Kalau memang diserahkan ke kita pasti jadi aset kita. Intinya itu. Sekarang kami sedang menelusuri apa yang terjadi," jawabnya singkat.

Saat ini, Pemkot Balikpapan masih fokus memelajari dan melakukan pendalaman permasalahan melalui rapat internal. Nantinya tidak menutup kemungkinan akan mengundang pihak eksternal untuk duduk bersama membahas permasalahan aset yang dikuasai warga ini.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabarudin Panrecalle menyatakan,  pansus dibentuk dikarenakan banyak persoalan tentang aset yang belum terdata maksimal dan dikhawatirkan raib. “Kasuistik, yang dianggap sebagai aset malah kalah di pengadilan,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Pansus, kata dia, akan menelusuri hal tersebut dan mencari akar persoalan hingga pemkot dikalahkan oleh PTUN. Sementara tim yang dibentuk melalui SK wali kota beranggotakan wali kota, Bappeda, BPN, Dinas Tata Kota, termasuk lurah dan camat  justru tidak sinkron. “PTUN mengatakan pemkot tidak cermat,” kata dia.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:33

Jagoan Peliharaan Tuan Tambang

Aksi preman di Bumi Etam semakin nekat dan sadis. Jagoan peliharaan perusahaan tambang siap menjadi…

Sabtu, 30 Juli 2016 11:32

Melawan Arogansi Tuan Tambang

PENGHARGAAN Adipura telah diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Supremasi di…

Sabtu, 30 Juli 2016 11:30

Panen BBM dari Limbah Plastik

Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diselenggarakan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/Dome)…

Senin, 25 Juli 2016 10:57

Fulus Hibah Cap Moncong Putih

Dua perkara hibah yang bergulir ke peradilan Tipikor Samarinda mengungkap peran mantan legislator Benua…

Senin, 25 Juli 2016 10:56

Mati Konyol Penumbal Badan

Lintong Tampubolon disebut-sebut sebagai saksi kunci dari perkara rasuah hibah yang menyeret nama Sudarno.…

Senin, 25 Juli 2016 10:52

Pak Awang dan Proyek-Proyeknya

Lumbung uang untuk republik ada di provinsi ini. Ladang minyak dan gas (migas) serta  batu bara…

Senin, 18 Juli 2016 10:56

Kue Lebaran pun dari Negeri Jiran

TAK lengkap rasanya jika berkunjung ke satu daerah, tanpa membawa buah tangan untuk keluarga atau sahabat…

Senin, 18 Juli 2016 10:54

Cap Ilegal Barang Malaysia

IMBAS dari perdagangan bebas di wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia, membuat sistem…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:48

Harapan Jalan ke Surga dari Hutan

PEMANDANGAN itu mudah membangkitkan keprihatinan. Perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:54

Mengadang Dosen Abal-Abal

Skandal ijazah palsu salah seorang dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin menggema…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .