KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS
Senin, 18 Juli 2016 10:57
Membedah Agenda Baru Perkotaan

PROKAL.CO, KOTA Surabaya akan menjadi tuan rumah konferensi internasional. Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan menjadi tema utama konferensi yang dihelat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25-27 Juli mendatang.
Berpijak pada resolusi 66/207 dan siklus selama dua puluh tahunan (1976, 1996 dan 2016), PBB memutuskan mengadakan konferensi Habitat III untuk menghidupkan kembali komitmen global  urbanisasi yang berkelanjutan. Agenda baru perkotaan akan menjadi fokus konferensi.
Sekretariat Nasional Habitat Kementerian PU dan Perumahan dalam rilisnya menjelaskan, konferensi akan dihadiri oleh semua negara anggota dan pemangku kepentingan terkait, termasuk anggota parlemen, organisasi masyarakat sipil, pemerintah  dan perwakilan pemerintah daerah, profesional dan peneliti, akademisi, yayasan, perempuan dan kelompok pemuda, perdagangan serikat pekerja, dan sektor swasta serta organisasi dalam sistem PBB dan antar pemerintah organisasi.
“Berbagai tantangan perkembangan kehidupan masyarakat perkotaan, selalu dibahas setiap 20 tahun sekali oleh negara-negara anggota PBB,” jelas Ketua Dewan Eksekutif Kemitraan Habitat, Dr Ir Wicaksono Sarosa.
Dijelaskan, saat ini Indonesia telah memasuki era urban age yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk perkotaan telah mencapai persentase 52,3% dari jumlah penduduk total. Hal tersebut mengakibatkan isu dan tantangan perkembangan lingkungan perkotaan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga kondisi lingkungan perkotaan yang responsif terhadap berbagai masalah dan tantangan perkotaan.
Menurut Wicaksono, Konferensi Habitat III yang bertemakan “Leave No One Behind, Urban Equity and Poverty Eradication”, kota dituntut untuk berpihak pada semua kalangan terutama kaum marginal dan ramah terhadap semua umur. Dalam mewujudkan hal ini, lanjut dia,  perlu dipikirkan pembangunan dan kebijakan yang mempertimbangkan bermacam macam golongan dalam perumusannya terutama kaum marginal.
“Pembangunan perkotaan sebisa mungkin tidak hanya memihak pada pemilik modal dan elitis tetapi haruslah memihak pada semua umur dan golongan sehingga kota tidak hanya menjadi milik sebagian golongan saja,” ujarnya.
Dia menerangkan, semakin mudahnya perpindahan penduduk antarnegara dan kota, migrasi dan para pengungsi dari negara/kota lain perlu juga diperhatikan untuk menjamin kelayakan hidup para pengungsi dan imigran walau hanya sebatas penyediaan kebutuhan dasar.
“Mewujudkan kota yang inklusif tentu juga sejalan dengan mewujudkan kota yang nyaman bagi seluruh penduduknya dan harus mengutamakan keamanan dari kota tersebut,” paparnya.

Dikatakan, pencapaian kota yang lebih aman juga tercantum dalam upaya yang perlu direalisasikan dalam agenda baru perkotaan, sehingga dapat memberikan rasa kepemilikan terhadap lingkungan perkotaan yang didiami oleh para penduduk perkotaan.
Pada aspek lain, jelasnya, semakin diusungnya konsep Good Governance dalam pengembangan perkotaan menuntut perkotaan memiliki sistem pemerintahan yang semakin efisien dan efektif dalam menangani masalah perkotaan yang semakin kompleks dalam perkembangannya.
Perkembangan masalah perkotaan menuntut sistem perundangan dan peraturan yang tidak kaku dalam menghadapi masalah baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Selain dari batasan peraturan dan perundangan yang tidak boleh bersifat membatasi kemungkinan yang ada, perlu juga ditinjau kembali sistem pemerintah perkotaan sehingga dapat menyelesaikan masalah pada tingkatannya masing masing dan tidak bergantung terlalu banyak satu sama lain.
“Tingginya ketergantungan antar wilayah dan tingkatan pemerintahan menjadikan kota tidak efisien dalam mengangani permasalahan perkotaan yang dihadapi. Selain itu pula, semakin berkembanganya perkotaan dibutuhkan pula biaya yang tidak sedikit dalam membiayai segala belanja dari daerah dan perkotaan,” urainya.
Menurut dia, sistem pembiayaan yang biasanya hanya mengandalkan anggaran dari negara kadang dirasa tidak mencukupi kebutuhan dana dalam membangun dan mengembangkan suatu kota. Maka tak jarang kota dewasa ini mencari dana swasta yang sifatnya lebih fleksibel dan cepat untuk menyelesaikan masalah perkotaan. “Hal ini tentu perlu disikapi bersama sebelum pada akhirnya menjadi sebuah masalah apabila tidak ada sistem penanganan dana asing atau swasta,” ujarnya.
Wicaksono mengatakan, pengembangan tata ruang perkotaan yang melibatkan aspek spasial dan keruangan yang menjadi isu penting setelah tahun 2015 ini. Pengembangan tata ruang perkotaan ini menggarisbawahi perencanaan dan desain tata ruang yang sedang berlangsung di kota-kota terus berkembang dengan segala kebijakan, peraturan dan desain tata ruang yang unik dari masing masing kota.
“Pengembangan rencana dan desain dan tata ruang yang compact dengan memperhatikan ruang publik semakin menjadi tujuan dari kota-kota di dunia untuk mewujudkan bentuk perkotaan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Dijelaskan, pengembangan tata ruang perkotaan  memiliki dampak internal dan eksternal dari pengembangan lahan suatu perkotaan. Pengembangan secara internal terus menghabiskan lahan perkotaan tentunya perlu disikapi agar tidak terjadi banyak lahan yang menghadapi masalah kepemilikan lahan dan menjadi tempat berkembangnya urban sprawl yang tidak terkendali. Dampak lain dari pengembangan tata ruang perkotaan ini adalah bagaimana suatu kota berinteraksi dengan desa atau wilayah sekitar yang bukan merupakan daerah perkotaan.
“Interaksi ini dihasilkan dari bagaimana suatu kota bergerak secara ekonomi maupun sosial yang menciptakan interaksi yang unik di setiap hubungan perkotaan dan perdesaan,” urainya.
Masih menurut Wicaksono, perkembangan kota secara keseluruhan tentunya sangat bergantung kepada perkembangan ekonomi perkotaan. Perkembangan ekonomi perkotaan ini tentunya menimbulkan banyaknya pendatang dan pencari kerja yang mengakibatkan banyaknya kebutuhan lowongan kerja. Ketidakmampuan dalam pemenuhan lowongan kerja ini akan menimbulkan banyaknya pekerjaan sektor informal yang cenderung tidak layak dan tidak dijamin keamanannya dalam hukum.
“Ketidaklayakan pekerjaan ini akan berpengaruh terhadap kelayakan hidup dari para pekerja. Kota perlu mencari alternatif pengembangan ekonomi,” katanya.
Harus diakui, kata Wicaksono, faktor ekologi dan lingkungan seringkali dilupakan dalam proses pembangunan dan pengembangan perkotaan. Namun seiring dengan penerapan agenda baru perkotaan, ke depan kota haruslah mempertimbangkan faktor ekologi dan lingkungan sebagai poros pembangunan.
“Kota perlu disiapkan menjadi kota yang tahan terhadap segala bentuk krisis, terutama bencana. Selain tahan terhadap krisis, kota juga dituntut untuk mengurangi jejak ekologi yang ditinggalkan dan mulai memanfaatkan dukungan alam dibandingkan mencoba mencari solusi untuk melawan alam,” katanya.
Menurut dia, apabila jejak ekologi dari perkotaan dapat dikurangi, bukan tidak mungkin kota yang ada akan semakin siap menghadapi perubahan iklim dan semakin siap dalam menangani risiko kebencanaan perkotaan.
Meningkatnya urbanisasi penduduk selama 20 tahun ini juga memberikan tantangan tantangan bagi penyediaan perumahan, transportasi, kebutuhan dasar dan infrastruktur perkotaan.  Peningkatan kebutuhan akan infrastruktur meningkatkan biaya yang dikeluarkan dalam menjangkau kebutuhan dasar dari masing masing individu yang kemudian menuntut pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar lebih terjangkau dan tersedia untuk semua.
Selain infrastruktur dasar, kota tentunya perlu memiliki sistem transportasi yang efisien yang mengutamakan mobilitas dari para penggunanya. “Pembangunan transportasi umum yang memungkinkan para pengguna kendaraan berpindah ke kendaraan umum harus menjadi titik tekan,” ujarnya.
Selain itu, imbuhnya, kota ke depan juga ditargetkan menggunakan konsep pengembangan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi jarak yang ditempuh dalam berpindah.
Penyediaan perumahan yang layak juga menjadi isu yang sering diserahkan kepada pihak swasta yang sebenarnya juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Perumahan yang dimaksud disini adalah yang layak dan dapat menjangkau kalangan menengah ke bawah yang sering kali dilupakan oleh sektor swasta yang kemudian menimbulkan pemukiman informal yang semakin sulit untuk ditangani.
Selain dari penanganan masalah yang sering muncul, muncul paradigma kota pintar di mana sebuah kota dituntut untuk saling terkait satu sama lain dalam menyelesaikan masalah perkotaan.
“Kota pintar yang sering disalah artikan sebagai kota digital perlu menjadi sorotan di mana kota pintar sekarang cenderung menjadi tren pengembangan suatu kota yang diterapkan di banyak tempat. Tujuan perkotaan semakin menginginkan efisiensi dalam penyelesaian masalah,” jelasnya. (jid)


BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:00

Level Waduk Manggar Naik 2 Meter

KABAR baik bagi pelanggan PDAM Balikpapan. Hujan deras yang mengguyur Kota Balikpapan menjadi berkah…

Sabtu, 30 Juli 2016 10:53

10 Ribu Rumah untuk Si Miskin

Kendati kondisi keuangan di APBD Provinsi Kaltim sedang defisit, itu tak mengurangi niat Pemprov Kaltim…

Senin, 25 Juli 2016 10:51

Mimpi Transportasi Balikpapan

Kota masa depan idealnya telah memiliki sistem transportasi yang efisien dan mengutamakan mobilitas…

Senin, 25 Juli 2016 10:43

Pulang Kampung dan Tak Kembali

Ratusan perantau kehabisan tiket dan terpaksa menginap di Pelabuhan Semayang.  Sebagian besar dari…

Senin, 25 Juli 2016 10:40

Apresiasi Pegawai Berprestasi

INI kabar baik bagi pegawai atau staf yang memiliki inovasi dan kreativitas. Gubernur Kalimantan Timur…

Senin, 25 Juli 2016 10:36

Rumah Baru di Samarinda Seberang

Dari polemik pemindahan Balaikota Samarinda ke Samarinda Seberang, wacana terlontar dari mulut Wali…

Senin, 25 Juli 2016 10:34

Balada Sampah Kota Tepian

Wajah Kota Tepian di Idulfitri lalu amburadul. Gunungan sampah berserak di pelbagai sudut kota. Bau…

Senin, 18 Juli 2016 10:59

Balikpapan Banjir Pendatang dari Pulau Seberang

Setiap arus balik Lebaran, jumlah warga Balikpapan terus mengalami peningkatan  signifikan. Lebih…

Senin, 18 Juli 2016 10:57

Membedah Agenda Baru Perkotaan

KOTA Surabaya akan menjadi tuan rumah konferensi internasional. Perumahan dan Pembangunan Perkotaan…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:40

Hati-hati Jebakan Batman

SEPERTI yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, Lebaran selalu menjadi momentum tepat bagi setiap produsen…

Membedah Agenda Baru Perkotaan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .