KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

UTAMA

Senin, 18 Juli 2016 10:56
Kue Lebaran pun dari Negeri Jiran

PROKAL.CO, TAK lengkap rasanya jika berkunjung ke satu daerah, tanpa membawa buah tangan untuk keluarga atau sahabat di kampung halaman. Umumnya, buah tangan berupa makanan khas atau produk-produk kerajinan khas dari daerah yang dikunjungi.

Kabupaten Berau juga punya buah tangan khas Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau. Seperti kerupuk ikan Talisayan, terasi Batu Putih, hingga produk-produk kerajinan tangan khas Dayak dan yang lainnya. Sayang, buah tangan khas Berau tersebut, masih “kalah pamor” dari buah tangan asal Negeri Jiran, Malaysia.

Ya, masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Bumi Batiwakkal, terkesan lebih senang membeli produk-produk asal Malaysia sebagai buah tangan mereka.

Bahkan, di momen jelang arus mudik lebaran, masyarakat pendatang yang sudah bekerja di Bumi Batiwakkal, mulai berburu produk-produk Malaysia seperti, cokelat, makanan ringan hingga produk susu bubuk,  sebagai oleh-oleh mereka untuk sanak saudara di kampung halaman.

Produk-produk Malaysia sangat mudah ditemukan di beberapa toko di Kota Tanjung Redeb. Seorang pemilik toko di Kota Tanjung Redeb yang menjual produk-produk asal Malaysia, menyebutkan pintu masuk produk asal Malaysia ke Indonesia berada di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.  

Pulau Sebatik merupakan pulau perbatasan antara Malaysia-Indonesia. Daratan Pulau Sebatik juga terbagi menjadi daerah kekuasaan Negara Malaysia dan Indonesia. Pulau Sebatik juga menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia bagi warga negara Malaysia, maupun barang-barang dagangannya.

Untuk menyeberang dari Pulau Sebatik ke Tawau Malaysia, hanya dibutuhkan waktu sekitar dua jam menggunakan speedboat. Sehingga, sangat memungkinkan jika alur perdagangan antarnegara sangat berkembang di Pulau Sebatik, sebelum akhirnya tersebar di berbagai daerah di Kaltara dan Kaltim, termasuk Kabupaten Berau.

Terlebih, ada aturan niaga di perbatasan tersebut yang memperbolehkan Warga Negara Indonesia (WNI) berbelanja ke Tawau. Syaratnya, aktivitas belanja tidak boleh melebih 600 Ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp 2,1 juta setiap harinya. Dari kedekatan geografis dan aturan niaga tersebut, produk-produk Malaysia hingga kini masih mudah ditemukan di Indonesia, khususnya wilayah Kaltim-Kaltara. Kesempatan itu juga yang dijadikan pasar baru oleh WNI di perbatasan.

Pemilik toko yang namanya sengaja tidak disebutkan itu, mengakui jika produk Malaysia didatangkannya dari seorang pedagang besar di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan. Di Sungai Nyamuk, ada pengepul atau penadah yang menjual produk-produk Malaysia tersebut dalam partai besar, untuk dijual kembali di pasar Indonesia.

“Karena kalau sudah masuk dari Tawau ke Nunukan, proses transaksi sudah menggunakan rupiah, tidak ringgit lagi. Sehingga membeli dalam partai besar di Sungai Nyamuk diperbolehkan,” ujar pria yang telah lama berjualan produk-produk Malaysia tersebut.

Pedagang ini tidak peduli, apakah penadah produk Malaysia di Sungai Nyamuk itu memiliki izin untuk menjual produk dari negara luar atau tidak. Yang jelas, barang-barang pesanannya tidak pernah menemui kendala hingga sampai ke tangannya. “Saya juga sekarang hanya tinggal memesan saja dari Sungai Nyamuk. Tapi sejak lima bulan terakhir belum ada barang yang masuk dalam jumlah besar. Saya tidak tahu ada permasalahan apa,” akunya.

Pria paro baya ini tetap bertahan menjual produk-produk Malaysia, karena keuntungan yang cukup besar bisa diraupnya. Sebab, penjualan produk Malaysia bisa lebih cepat dibanding penjualan produk-produk sejenisnya buatan Indonesia.
“Alhamdulillah sudah bisa naik haji. Saya bisa menyekolahkan anak-anak, membeli rumah dan mobil, hasil dari keuntungan dari berdagang bisnis saya ini,” akunya.

Manisnya, olahan makanan ringan tersebut, mampu membuat derajat keluarganya naik. Terlepas produk-produk tersebut merugikan negara karena terlepas dari sistem perpajakan atau tidak. Pada dasarnya, ada pihak yang diuntungkan dari proses ekonomi yang sebenarnya secara perlahan menggusur pasar produk-produk dalam negeri.

---------- SPLIT TEXT ----------

Hanya Gas Elpiji yang Ilegal

Perdagangan produk-produk asal Malaysia di Berau, sudah menjadi rahasia umum.  Di beberapa toko di Kota Tanjung Redeb, banyak dijual produk-produk dari Malaysia, misalnya susu bubuk, cokelat dan makanan ringan lainnya.

Terkait peredaran produk Malaysia tersebut, Kapolres Berau AKBP Handoko, melalui Wakapolres Kompol Agus Siswanto, memastikan pengamanan masuknya barang asal Malaysia ke Berau sebenarnya dilakukan secara legal.

Menurut perwira yang punya pengalaman bertugas di Kabupaten Nunukan ini, perdagangan produk Malaysia di Nunukan sudah dipermudah. Tidak harus melalui pelabuhan untuk membongkar barang. Namun, bisa menghubungi Kantor Bea Cukai Nunukan untuk membayar pajak.
“Tapi kalau isu penyelundupan barang Malaysia, dari dulu memang sudah ada,” tuturnya.

Bahan kebutuhan pokok dari Malaysia, ujar Agus, rata-rata statusnya legal, bukan barang selundupan. Ia juga tidak memungkiri kemungkinan adanya penyelundupan, namun, tidak dalam jumlah besar.

Ia menjelaskan, barang Malaysia yang masuk ke Nunukan sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Namun, hal itu kadang dimanfaatkan oleh orang yang ingin mencari keuntungan dengan mengirimkannya hingga ke Berau. Apalagi, permintaan produk Malaysia di Berau cukup tinggi.

Agus menyatakan, pengawasan yang dilakukan pihak kepolisian juga tidak bisa menjangkau seluruh wilayah. Karena di Nunukan, ujarnya, banyak pintu masuk perdagangan produk Malaysia. “Pintu masuknya itu jumlahnya banyak, sampai ratusan. Jadi agak sulit untuk diawasi secara keseluruhan. Selain itu, apa tanda-tandanya antara yang legal dan yang ilegal itu kan kami juga tidak tahu,” terangnya.

Masih dari pengalamannya, pemeriksaan produk Malaysia yang masuk melalui Nunukan, dilakukan dengan mengecek manifest, surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan beberapa pengecekan lainnya.

“Saat dibongkar di Pelabuhan, apa saja yang dibongkar, ya itu yang kami cek,” katanya. Ia mengungkapkan, di Nunukan, gas elpiji menjadi komoditi perdagangan yang masih berstatus ilegal. Hal ini disebabkan, syarat untuk melakukan impor gas dari luar negeri cukup ketat. Karena berkaitan dengan monopoli perdagangan minyak dan gas yang dilakukan oleh pemerintah melalui Pertamina.

Namun, ia menjelaskan sebenarnya peredaran gas elpiji di perbatasan sangat menguntungkan masyarakat. Hal itu menurutnya, karena pendistribusian gas elpiji ke Nunukan sangat minim. Bahkan, bisa dibilang tidak sampai ke Nunukan. “Kalau waktu di sana (Nunukan, red.) menunggu kiriman gas elpiji dari Pertamina, bisa-bisa tidak masak,” tandasnya.
RIO TAUFIQ ADAM | BERAU

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 12 September 2015 23:31

Hakim Nawawi Pamolango, Selalu Ada Joke di Persidangan

<p>KEKAKUAN karena terikat aturan kerap menjadi pemandangan dalam setiap persidangan. Namun, suasana…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.