KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

UTAMA

Senin, 18 Juli 2016 10:54
Cap Ilegal Barang Malaysia
MENYEBERANG KE MALAYSIA: Seorang warga di perbatasan Kaltara-Malaysia memangggul elpiji yang dibeli dari negara tetangga.

PROKAL.CO, IMBAS dari perdagangan bebas di wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia, membuat sistem pengawasan masuknya barang dari luar, makin tidak terkontrol.

Apalagi, masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan fasilitas seperti dermaga rakyat, tanpa melewati pelabuhan-pelabuhan yang dibangun pemerintah. Seperti Pelabuhan Malundung Tarakan, atau Pelabuhan Sungai Nyamuk.

Masalah tersebut hingga kini, jelas Humas Kantor Pengawasan dan Perizinan Bea Cukai (KPPBC) Tarakan Tipe Madya Pabean B, Agus Setyo, tak kunjung terselesaikan. Padahal dari proses perizinan, dermaga milik masyarakat adalah dermaga ilegal jika dimanfaatkan untuk aktivitas bongkar muat barang.

“Tetapi karena kami sangat minim sumber daya manusia (SDM), jadi agak sedikit kewalahan menangani arus barang impor dan ekspor di dermaga-dermaga milik masyarakat yang berpotensi besar terjadi transaksi perdagangan ilegal,” ujarnya.

Agus memaparkan, setidaknya lebih dari 100 dermaga masyarakat yang sering digunakan sebagai tempat masuknya barang ilegal.
Cap ilegal terhadap barang asal Malaysia yang masuk melalui dermaga masyarakat, karena tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tidak memiliki izin distribusi dan sebagainya.

“Semoga saja (dermaga masyarakat, red.) agar segera dibongkar. Tapi kan itu bukan kewenangan kami. Ada pihak berwenang yang bisa melakukan. Memang beberapa kali hal ini sudah kami audiensikan kepada pemerintah daerah setempat,” akunya.

Mengenai produk-produk Malaysia yang masuk melalui Pelabuhan Malundung Tarakan, selama memiliki izin dan terdapat label BPOM, tidak dikenakan biaya impor. Hanya pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. “Itupun sudah tercantum dalam undang-undang, dalam hal ini ada label ML dari BPOM. Tapi masih saja yang tidak mau melewati bea cukai untuk kegiatan ekspor dan impornya. Apalagi, di sini ada kebijakan khusus secara lokal yang dibawa penumpang dari Tawau ke Tarakan nilainya tidak lebih Rp 3 juta, tidak masalah (bebas pajak, red.),” tandasnya.
 
Gunakan Berlabel ML

PEREDARAN barang Malaysia di Bumi Batiwakkal, telah bertahun-tahun terjadi. Namun dengan berbagai proses kebijakan politik dan ekonomi, yang dahulu ilegal kini menjadi legal.

Hal itu dirasakan ketika produk makanan olahan dari Malaysia seperti susu, makanan ringan dan cokelat telah memiliki izin khusus dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan label makanan luar (ML).

Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, melalui Kepala Bidang Perdagangan Jaka Siswanta, mengatakan pihaknya hanya melakukan pantauan terkait barang yang tidak layak jual. Seperti tidak memiliki izin BPOM, kadaluwarsa dan kemasan terbuka.

Namun, dalam pelarangan penjualannya, Diskoperindag tidak bisa berbuat banyak. Terlebih Indonesia menjalin perjanjian pasar bebas negara-negara di Asia Tenggara atau sering disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Sejauh ini, barang dari Malaysia yang beredar di Berau, importirnya sudah resmi terdaftar. Dulu memang ada, seperti Apollo tidak memiliki izin BPOM, tapi sekarang sudah. Sekarang kami melakukan pemantauan saja, apakah barang tersebut layak dikonsumsi atau tidak,” kata Jaka saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Terkait proses masuknya barang melalui “jalur tikus” atau dermaga-dermaga tak masyarakat, Diskoperindag juga tidak bisa berbuat banyak. Karena bukan ranah untuk mengambil tindakan. Proses masuknya barang, ujar Jaka, sejatinya telah melewati banyak fase pengecekan. Seperti

Bea Cukai dan pihak keamanan dari militer dan kepolisian. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tidak memiliki kuasa untuk memberi sanksi pada oknum yang berusaha menyelundupkan barang dagangan ilegal.

“Kalau barang yang masuk melalui kapal-kapal kecil, seharusnya Bea Cukai lebih paham dan berwenang untuk menangkap. Kalau pemerintah tidak bisa. Apalagi produk tersebut masuk melalui laut,” terangnya.

Pun dengan wewenang pajak. Ketika barang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kepabaenan seperti di Tarakan, Kalimantan Utara, berarti telah terkena pajak. Pemkab tidak mendapat apa-apa dari penjualan barang tersebut.

Izin penjualan produk Malaysia oleh pedagang juga tidak menjadi masalah, selama barangnya sudah berlabel ML dari BPOM. Karena barang yang telah mendapat persetujuan dari BPOM, berarti telah legal. “Selama sudah mengurus surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP), tidak masalah. Tapi sejauh ini, sudah tidak ditemukan lagi yang ilegal,” tandasnya.

RIO TAUFIQ ADAM | BERAU


 




BACA JUGA

Sabtu, 12 September 2015 23:31

Hakim Nawawi Pamolango, Selalu Ada Joke di Persidangan

<p>KEKAKUAN karena terikat aturan kerap menjadi pemandangan dalam setiap persidangan. Namun, suasana…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*