KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

UTAMA

Sabtu, 09 Juli 2016 19:48
Harapan Jalan ke Surga dari Hutan

PROKAL.CO, PEMANDANGAN itu mudah membangkitkan keprihatinan. Perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan perburuan satwa liar telah membuat hutan lindung yang berada di tengah kota tersebut semakin tersudut. Wajah bopeng hutan diperlihatkan dari udara.

Di perbatasan hutan sekitar Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara (Kukar), aktivitas pertambangan mengoyak wajah hijau replika hutan dipterocarpaceae yang masih tersisa itu. Mesin-mesin pengeruk emas hitam bekerja rajin tanpa belas kasihan kepada alam.

Tanpa menghiraukan apakah ia harus membabat pepohonan seluas puluhan hektare, mesin eskavator berjalan terus.
Ancaman tak sampai di situ. Pembukaan badan jalan antara Kabupatan Kukar dan Balikpapan  serta pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK) semakin memperdekat akses aktivitas masyarakat ke hutan lindung.

Berkata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi: Penambahan luasan Hutan Lindung Sungai Wain bukan hanya kepentingan Balikpapan. Juga kepentingan Kaltim, Indonesia, bahkan dunia. Saya  berharap Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara ikhlas. Ini jalan bersama menuju surga lewat hutan lindung.

Wali kota kelahiran 1958 itu lantas menyampaikan kegusarannya. Menurut dia, misi penyelamatan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) yang berada di tiga wilayah kabupaten/kota tersebut harus diperjuangkan bersama. Bukan hanya perjuangan Kota Balikpapan, tetapi juga diperjuangkan oleh Kabupaten PPU dan Kukar. Penambahan HLSW seluas 2.400 hektare telah menjadi kebutuhan akibat kepungan area pertambangan  dan akses jalan di wilayah perbatasan hutan. “Demi misi green province, saya berharap PPU dan Kukar ikhlas,” pintanya berbicara pada workshop

“Peluang dan Tantangan Penambahan Hutan Lindung Sungai Wain” di Hotel Le Grandeur, Balikpapan, Selasa pekan lalu.
Masa transisi pelimpahan pengelolaan HLSW kepada provinsi sesuai amanat UU 23/2014 memunculkan kekhawatiran pada diri Rizal Effendi. Ia mengaku dag-dig-dug mengetahui pemerintah provinsi belum memproyeksikan anggaran untuk pengelolaan HLSW.

“Jujur, saya deg-degan. Saya berharap provinsi memiliki perasaan yang sama. Berbicara soal hutan lindung bukan hanya soal luasan, tapi juga penganggarannya,” ucap Rizal.

Maklum lah,  keberadaan HLSW sangat penting sekali bagi ratusan ribu penduduk Kota Balikpapan. Fungsi HLSW sebagai daerah tangkapan air mengalirkan 26 persen kebutuhan air bagi penduduknya. Hutan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut juga menjadi laboratorium hidup untuk kepentingan riset dan pendidikan.

Benturan kepentingan ekonomi di sekitar HLSW harus ditopang dengan penambahan luasan kawasan hutan lindung. Sektor usaha batu bara yang tak lagi menarik menjadi momen tepat untuk lebih mengedepankan kepentingan ekologi.”Saya berharap ada penambahan luasan di area paruh burung,” kata Rizal.

Dua periode memimpin Balikpapan, Rizal menuturkan menerapkan pembangunan berkeseimbangan pada praktiknya tidak lah mudah. Beragam kepentingan di sekitar HLSW yakni Teluk Balikpapan, hutan lindung, Institut Teknologi Kalimantan (ITK), dan perkebunan harus bisa dikawinkan. “Semuanya penting. Lingkungan penting, ekonomi juga penting,” ujarnya.

Runtutan permohonan perihal penambahan luasan HLSW kemudian terurai. Di ujung jabatan sebagai wali kota Balikpapan pada 2010, Imdaad Hamid bersurat kepada Menteri Kehutanan. Surat bertanggal 17 September 2010 tersebut berisikan permohonan penambahan HLSW seluas 4.321 hektare.

Gayung pun bersambut. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyetujui permintaan tersebut. Dengan wajah semringah saat meresmikan Kebun Raya Balikpapan (KRB) pada Agustus 2014, Menhut Zulkfli menyerahkan SK Menhut No. SK.129/Menhut-II/2011. Surat keputusan mengenai penetapan kawasan hutan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 1.400 hektare di Kota Balikpapan. Masih di tahun yang sama, menhut juga menyetujui permintaan perluasan HLSW dengan menerbitkan SK.964/VII-REN/2011 tentang persetujuan perluasan HLSW Balikpapan.

Namun, persetujuan menhut masih memunculkan kesimpangsiuran. Semua menjadi jelas setelah perwakilan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda memberikan penegasan bahwa menhut telah mengeluarkan surat keputusan (SK) terbaru. Melalui SK Menteri Kehutanan tahun 2014, luas kawasan HLSW berubah menjadi 11.245,15 hektare dari sebelumnya yang hanya seluas 9.700 hektare.

“Artinya ada penambahan luasan sekitar 1.463 hektare,” jelas Alwin mewakili Kepala Balai Pemantapan Wilayah Hutan.
Mantan Kepala Bappeda yang kini menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Balikpapan Suryanto, masih mengingat pembicaraan antara dirinya dengan mantan Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid.  Suryanto dipanggil menghadap dan dimintai pendapatnya tentang rencana pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK). Saat itu, KIK direncanakan akan dibangun pada luasan sekira 2.198 hektare. Imdaad lalu mengusulkan penambahan luasan hutan lindung sekira 2.700 hektare.

“Saya setuju. Penambahan luasan area KIK  harus dibarengi dengan penambahan luasan hutan lindung. Minimal tiga kali lipatnya,” kata Suryanto.
Persoalan lain kemudian muncul. Inhutani I yang memiliki area kerja di dalam wilayah hutan lindung belum mau melepasnya. Karena persoalan tersebut, program reboisasi tak bisa dilakukan di areal tambahan hutan lindung.

Menanggapi hal tersebut, pihak Inhutani I menyatakan, merujuk pembagian fungsi kawasan sesuai SK Menhut No. 178, penambahan kawasan HLSW seluas 1.700 hektare yang masuk pada area kelola Inhutani I  telah dipisahkan. “Nanti akan ada revisi RKU (rencana kerja usaha),” jelas perwakilan  Inhutani I.

Mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul pada waktu mendatang, Ketua Badan Pengelola HLSW Purwanto menilai status kawasan hutan lindung tambahan  1.300 hektare perlu diperjelas. Pun kepastian  batas wilayah untuk perluasan HLSW Paruh Burung yang tersisa sekitar 1.100 + 100 hektare.

“Sisa tambahan luasan HLSW agar bisa menyatu perlu segera diusulkan kepada Kementerian Kehutanan. Juga kerjasama batas wilayah antardaerah maupun antara perusahaan yang berada di sekitar HLSW,” ujarnya.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:33

Jagoan Peliharaan Tuan Tambang

Aksi preman di Bumi Etam semakin nekat dan sadis. Jagoan peliharaan perusahaan tambang siap menjadi…

Sabtu, 30 Juli 2016 11:32

Melawan Arogansi Tuan Tambang

PENGHARGAAN Adipura telah diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Supremasi di…

Sabtu, 30 Juli 2016 11:30

Panen BBM dari Limbah Plastik

Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diselenggarakan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/Dome)…

Senin, 25 Juli 2016 10:57

Fulus Hibah Cap Moncong Putih

Dua perkara hibah yang bergulir ke peradilan Tipikor Samarinda mengungkap peran mantan legislator Benua…

Senin, 25 Juli 2016 10:56

Mati Konyol Penumbal Badan

Lintong Tampubolon disebut-sebut sebagai saksi kunci dari perkara rasuah hibah yang menyeret nama Sudarno.…

Senin, 25 Juli 2016 10:52

Pak Awang dan Proyek-Proyeknya

Lumbung uang untuk republik ada di provinsi ini. Ladang minyak dan gas (migas) serta  batu bara…

Senin, 18 Juli 2016 11:10

ASET-ASET TERPELESET

Satu per satu aset Pemkot Balikpapan dikuasai pihak lain. Termasuk fasilitas umum bongkar muat barang…

Senin, 18 Juli 2016 10:56

Kue Lebaran pun dari Negeri Jiran

TAK lengkap rasanya jika berkunjung ke satu daerah, tanpa membawa buah tangan untuk keluarga atau sahabat…

Senin, 18 Juli 2016 10:54

Cap Ilegal Barang Malaysia

IMBAS dari perdagangan bebas di wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia, membuat sistem…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:48

Harapan Jalan ke Surga dari Hutan

PEMANDANGAN itu mudah membangkitkan keprihatinan. Perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .