KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

HUKUM

Sabtu, 09 Juli 2016 19:46
Siasat untuk Perkara Tunggakan
Agus Tatang Volleyantoro

PROKAL.CO, Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim mengentaskan korupsi terus dinanti para pegiat antirasuah. Pada 2016 yang telah terlewati sebagian ini mereka berencana menggulirkan perkara secara in absentia.

Pada awal kepemimpinan Abdul Kadiroen di Kejati yang bermarkas di Bung Tomo Samarinda Seberang, terhitung sejak 11 Desember tersisa 32 perkara tunggakan sejak 2008 lalu.

Itu pun setelah Achmad Djainuri, Kajati sebelum Kadiroen menyelesaikan 20 perkara tunggakan lainnya. Hingga kini, baru perkara korupsi pembebasan lahan SMKN 1 Kukar yang digulirkan ke Pengadilan Tipikor Samarinda. Selebihnya, perkara garapan Polda Kaltim semisal perkara korupsi pembebasan lahan Pelabuhan Kenyamukan Kutim.

Agus Tatang Volleyantoro, asisten pidana khusus punya siasat untuk membereskan perkara yang menggantung itu.
Salah satunya menggulirkan persidangan secara in absentia atau sidang yang tanpa dihadiri terdakwa. “Ada lima berkas yang akan kami gulirkan secara in absentia,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut diterangkan Yusuf Ibrahim, kepala seksi penyidikan Kejati Kaltim. Meski hal ini bukan langkah baru dalam menyelesaikan perkara, menggulirkanya tentu tak sekadar melempar berkas ke peradilan.

“Kan semua tetap ada tahapannya. Apalagi, tersangkanya DPO (Daftar Pencarian Orang) sejak lama,” terangnya. “Selepas lebaran baru kami gulirkan,” imbuhnya

Diketahui, Kejaksaan Balikpapan pernah menggulirkan perkara dugaan korupsi Modal Awal Padanan (MAP) Kementerian Koperasi dan UKM untuk Koperasi Hidup Baru Balikpapan pada 2004 senilai Rp 1,35 miliar dengan cara serupa di medio 2013 lalu. Terdakwanya saat itu Dwi Setyo alias Theo yang telah menjadi DPO lebih dari 4 tahun.

Lima berkas yang dimaksud terdiri dari 4 perkara korupsi dengan 5 tersangka. Perkara itu ialah korupsi pengadaan rotor generator listrik di Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Bontang 2004 silam. Lalu, dua perkara di tahun 2008, korupsi intensifikasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kukar serta korupsi permukiman Trans di Tepian Langsat SP-7 di Kutim.

Terakhir, korupsi pembebasan lahan stadion Aji Imbut 2003-2004 lalu. “Untuk perkara stadion ini ada dua tersangka yang akan kami gulirkan secara in absentia,” paparnya.

Dari perkara rotor PKT Bontang tersangkanya ialah Mursalim, kontraktor pelaksana dari CV Sumi Jaya Utama (SJU). Sebelumnya, mantan Direktur Utama Omay Wiraatmadja, mantan Direktur Teknik Rukasah, dan mantan anggota panitia lelang Alfian Aman telah menjadi pesakitan di 2010 silam. Sejak ketiga orang ini menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bontang Mursalim telah menjadi DPO sejak 2010 silam.

Perkara ini diketahui terjadi penggelembungan harga. Harga satuan rotor listrik diadakan untuk PT Kaltim Daya Mandiri, anak perusahaan PT Pupuk Kaltim, tahun 2007. Namun, pengadaannya menyimpang dari ketetapan internal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Keputusan Presiden (kepres) saat itu, kepres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ada tiga penyimpangan. Pertama, tidak ditentukan lebih dulu harga pasar rotor listrik sehingga PT Pupuk Kaltim yang notabene milik negara membeli barang dengan harga jauh lebih mahal dan menimbulkan kerugian negara. Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kerugian negara dalam kasus itu senilai 1,428 juta dollar AS (Rp 13 miliar).

Kedua, pengadaan rotor listrik senilai 4 juta dollar AS (Rp 36 miliar) itu menunjuk langsung CV SJU sebagai rekanan, padahal seharusnya lelang. Ketiga, setiap pengadaan barang di atas Rp 4 miliar, perusahaan yang dijadikan mitra harus berkategori besar.

Namun, CV Sumijaya Utama ternyata berkategori perusahaan menengah. Perusahaan itu pernah bermitra dengan PT Pupuk Iskandar Muda, tempat Omay Wiraatmadja pernah menjabat sebagai salah satu direktur sebelum dipindahkan ke PT Pupuk Kaltim.

Untuk kasus intensifikasi PBB Kukar 2008 lalu Rusdianata yang bikin heboh. Bagaimana tidak oknum pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kota raja itu bikin susah pimpinannya saat itu, HM Hardi.

Dia menghilang saat mantan Kepala BPKD Kukar M Hardi ditahan Kejati Kaltim, Februari 2010. Hardi pun menanggung korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Rusdianata atas kerugian yang diderita Pemkab Kukar sekitar Rp 6,1 miliar.

Perkara Hardi bergulir hingga ke Mahkamah Agung (MA). Namun, sosok yang biasa disapa “menteri keuangan” era Bupati Syaukani HR itu dinyatakan bersalah. Ia dihukum tiga tahun penjara, denda Rp 400 juta subisdair 6 bulan kurungan serta membayar pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,053 miliar.

Vonis itu tertuang dalam putusan Nomor 1014 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 29 September 2014. Merujuk putusan Majelis Hakim Agung diketuai Mohammad Askin, sisa kerugian keuangan daerah sebesar Rp 4,1 miliar ditengarai dibawa kabur Rusdianata.

Dari fakta persidangan diketahui, Hardi bersama Rusdianata melakukan pembayaran honorarium ganda sebesar Rp 4.121.400.000, pembayaran kegiatan fiktif atas belanja honorarium sebesar Rp 1.333.800.000, perjalanan dinas sebesar Rp 309.026.000. Kemudian, sisa uang persediaan atas kegiatan intensifikasi PBB tidak dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 396.200.500.

Sehingga, kasus ini menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 6.160.426.500, seperti tertuang dalam LHP-BPK Kaltim Nomor 35/LHP/XIX.SMD/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010. Uang itu dicairkan dengan cara Hardi membuat 23 surat keputusan pembentukan tim khusus untuk kegiatan intensifikasi PBB.

Berdasarkan SK itu, bendahara BPKD mencairkan dana Rp 13,2 miliar secara bertahap dan diserahkan kepada Rusdianata selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Rinciannya, Rp 10,216 miliar untuk honorarium tim khusus, belanja perjalanan dinas Rp 2,572 miliar.
Nah, untuk dua tersangka di kasus pembebasan lahan Stadion Aji Imbut Kukar, dua anggota panitia pengadaan yang akan digulirkan secara in absentia, Ardi Djaya Kesuma dan Sugiyanto.

Semula perkara ini ditangani Kejari Kukar.  Mantan Kepala Dinas Perkebunan Muhammad Fadli Ardin dan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Kartanegara Sihar Manulang menjadi pesakitan Januari 2010 silam, terkait kasus dugaan korupsi dana pembebasan lahan Kompleks Stadion Madya di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Pembebasan lahan seluas 5 hektare (Ha) tersebut menggunakan dana APBD Kukar tahun 2006 senilai Rp 32 miliar. Pembebasan lahan tersebut, terjadi penggelembungan harga pembebasan lahan.

Lahan yang digunakan untuk membangun kompleks Stadion Perjiwa dibeli oleh Pemkab Kukar dengan nilai jual lahan yang terbagi beberapa nominal. Untuk lahan yang berada 250 meter di pinggir jalan sekitar Rp 65 per meter persegi. Semakin kedalam maka harganya menjadi Rp 50 ribu per meter persegi. Padahal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2005-2006 lalu hanya sekitar Rp 7.150 per meter persegi.

“Sementara satu perkara lainnya ialah korupsi pembebasan lahan pemukiman trans Tepian Langsat Kutim. Tersangkanya Hermanus Langet, saat itu sebagai pengawas lapangan,” aku pria yang karib disapa Yusuf ini.
*
Selain kelima perkara itu, Yusuf menerangkan ada dua perkara lain yang siap dilimpah bersamaan. “Tapi tak in absentia,” katanya.
Dua perkara itu ialah korupsi dalam pembangunan Pasar Induk Nunukan 2006-2009 dan proyek pengembangan sarana, prasarana dan utilitas perumahan sejahtera tapak dari Kementrian Perumahan rakyat (Kemenpera) se-Kaltim. “Total tersangkanya 5 orang,” akunya.

Kelima tersangka itu ialah M. Asraruddin Amir dan Dony Ari Wibowo, direktur dan manajer PT Argo Teknik Konsultama (ATK) yang bekerja sama dengan CV Triligon di perkara korupsi kemenpera. “Beberapa waktu lalu kami meminta bantuan Kejari Samarinda untuk proses persidangannnya nanti,” ucapnya.
Sementara kasus pasar induk Nunukan, Kaltara Yusuf memilih menginisialkan tiga nama tersangkanya yakni, B, IPT dan KT. “Mereka sudah selesai diperiksa sebagai tersangka dan berkasnya lagi dirampungkan,” pungkasnya. (Robayu)



BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:27

Mengawal Titah Jokowi

Kapasitas Kejaksaan Benua Etam tengah disorot kala Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-56, 22 Juli lalu. Refleksi…

Senin, 18 Juli 2016 10:53

Tipikor Rasa Samarinda

Kinerja Adhyaksa Kota Tepian memberantas korupsi terus dinanti pegiat antirasuah. Jelang Hari Bakti…

Senin, 27 Juni 2016 09:56

Kursi Panas Penilep Hibah

DUA perkara penilep hibah garapan Polresta Samarinda bergulir beriringan di Pengadilan Tipikor Samarinda.…

Senin, 20 Juni 2016 11:01

Gilincir Konsultan di Proyek Rumah

ADHYAKSA Benua Etam kembali memetik satu perkara penyidikannya. Kolaborasi bersama Adhyaksa di kabupaten/kota…

Senin, 20 Juni 2016 10:59

Bersiap Mengadu Jasno-Harman

ANGGOTA legislatif  Kota Tepian terjerembab  dalam pusaran korupsi salah guna hibah KNPI Samarinda…

Senin, 20 Juni 2016 10:58

Menebar Kembali Jaring Tersangka

ENAM tersangka sudah terjaring dalam korupsi Polder Gg Indra. Adhyaksa Kota Tepian belum puas dengan…

Senin, 13 Juni 2016 09:45

Bukti Pengacau Penyidikan

POTONGAN peristiwa dalam korupsi Polder Gg Indra mulai tersusun seiring ditetapkannya tersangka. Tapi…

Senin, 13 Juni 2016 09:43

Setahun untuk Kristosmus

PERKARA korupsi perumahan rakyat berhenti bergulir di Pengadilan Tipikor Samarinda. Pembacaan putusan…

Senin, 13 Juni 2016 09:38

Wajah Baru PN Samarinda

POSISI Ketua Pengadilan Negeri (PN) Samarinda kembali berganti. Setahun lebih dipimpin Nawawi Pomolango,…

Sabtu, 04 Juni 2016 10:49

Berpacu Menahan Ketua KNPI

STATUS tersangka telah dilekatkan. Adhyaksa Kota Tepian pun menaikan tempo penanganan dugaan salah guna…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .