KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

HUKUM

Sabtu, 02 Juli 2016 19:46
Dua Hibah Satu Makelar
SINTONG SIHITE

PROKAL.CO, Dua perkara salah guna hibah yang bergulir di Pengadilan Tipikor Samarinda menemui titik buntu. Majelis hakim yang menyidangkan pun meminta saksi kunci dihadirkan.
Rabu Pekan lalu, dua perkara salah guna hibah di dua organisasi kepemudaan kembali digulirkan. Kedua perkara itu ialah hibah di Forum Pejuang Pendidikan Masyarakat (FPPM) dan Forum Pemuda Revolusioner Kaltim (FPR-KT) dengan nilai serupa, Rp 800 juta.

Dari kedua perkara ini terjerat dua orang sebagai pesakitan. Adi Setiawan untuk hibah di FPPM dan Sintong Sihite di FPR-KT. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dian Anggraeni dan Rosnaeni Ulva dari Kejari Samarinda semula menghadirkan 2 orang saksi, yakni Achmad Ardian, Kasubag Kepemudaan di Biro Sosial Setprov Kaltim. Lalu, Sidik dari Bagian Keuangan Setprov Kaltim.

Salah guna hibah di FPR-KT pun menjadi yang pertama digulirkan majelis hakim yang diketuai Deky Velix Wagiju tersebut, dan Achmad Ardian menjadi saksi pertama yang diperiksa.

Keterangan yang dipaparkan Ardian seputar verifikasi Pemprov dalam menentukan penerima hibah pun sontak dihentikan hakim Deky. “Dalam pikiran saya terlalu janggal. Bagaimana bisa anggaran yang diajukan Forum yang diketuai saudara Sintong sebesar Rp 813 juta. Tapi disepakati biro sosial menjadi Rp 800 juta,” ketusnya.

Mendengar hal tersebut, Ardian mengelak jika proposal pengajuan hibah yang melalui beberapa tahap dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. “Itu tidak dibulatkan begitu saja majelis. Tapi, ada beberapa tahapan yang dilalui hingga ketemu nilai tersebut,” elaknya.

“Tapi, dari sekian banyak yang mengajukan. Kenapa forum yang diketuai saudara ini yang menerima,” kata Deky bertanya. “Saudara Sintong sendiri tahu dari mana jika ada hibah dari Pemprov,” lanjutnya melemparkan pertanyaan ke terdakwa Sintong.

Sintong pun langsung menyebutkan satu nama yang sebelumnya disebut-sebut sebagai makelar hibah dalam perkara ini. “Saya diminta Lintong Tampubolon untuk mengajukan hibah pak,” jawab pria berbadan subur ini.

Mendengar hal tersebut, majelis hakim pun bersepakat untuk menunda persidangan. “Kalau begitu penuntut umum saya minta hadirkan Lintong Tampubolon. Sementara saksi ini nantinya akan kita periksa bersamaan pekan depan,” kata Deky menutup sidang.

Hal serupa pun terjadi pada sidang salah guna hibah FPPM yang menjerat Adi Setiawan. Dua saksi sebelumnya kembali harus bersaksi dengan keterangan yang sama kembali mengudara di ruang sidang Said Ali. Namun, dua anggota majelis hakim, Poster Sitorus dan Ukar Priambodo punya pertanyaan lain.

Poster pun mencecar Ardian sistem verifikasi pemohon hibah oleh Biro Sosial. Menurut Ardian jika dokumen pemohon hibah lengkap dan memenuhi syarat maka dapat diberikan hibah. “Hanya berdasarkan itu. bagaimana pengawasannya. Apakah sudah dikerjakan sesuai permohonan awal,” tanya Poster. Mendengar pertanyaan itu, Ardian menjawab tak ada pengawasan lebih lanjut untuk para penerima hibah tersebut.

Sementara majelis hakim Ukar menanyakan mengapa Pemprov Kaltim dalam hal ini Biro Sosial menyepakati untuk memberikan hibah untuk lembaga yang baru terbentuk.
Diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan penuntut umum dua pekan lalu, FPPM yang diketuai Adi Setiawan baru terbentuk berdasarkan akta notaris di 15 Mei 2010. Begitu pula dengan FPR-KT yang diketuai Sintong yang terbentuk di 10 Mei 2010 lalu. Bahkan menurut Ukar Notaris yang membuat aktanya pun sama yakni, Novianti Eka Rahmawati.

“Ini 'kan aneh sekali. Baru setahun terbentuk langsung mengajukan hibah diterima pula permohonannya di awal 2012,” tanya Ukar. Menurutnya, setiap lembaga penerima hibah haruslah yang telah aktif selama 2 tahun serta aktif.

Selepas sidang, jaksa Dian yang dikonfirmasi KALTIM Weekly pun mengaku akan memanggil Lintong yang kini tengah ditahan di Lapas klas IIA Samarinda pekan mendatang. Lintong sendiri sebelumnya telah tersangkut kasus penyalahgunaan hibah di dua lembaga yakni, PAUD Aini-KB senilai Rp 400 juta dan perkara hibah di Lembaga Pemuda Perjuangan (LPP) PDI-P Kaltim senilai Rp 800 juta.

Dari kedua perkara itu, Lintong menerima ganjaran selama 9 tahun pidana penjara. Bahkan tak menutup kemungkinan dirinya akan terjerat kembali dalam dua perkara hibah ini. “Dia (Lintong) juga berperan dalam perkara ini. Di FPPM dia sebagai sekertaris sementara FPR-KT dia sebagai bendahara,” terangnya.
Namun, menurut Dian semua kembali ke Polresta Samarinda karena perkara ini merupakan penyidikan Korps Bhayangkara Kota Tepian. (Robayu, Samarinda)


BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:27

Mengawal Titah Jokowi

Kapasitas Kejaksaan Benua Etam tengah disorot kala Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-56, 22 Juli lalu. Refleksi…

Senin, 18 Juli 2016 10:53

Tipikor Rasa Samarinda

Kinerja Adhyaksa Kota Tepian memberantas korupsi terus dinanti pegiat antirasuah. Jelang Hari Bakti…

Senin, 27 Juni 2016 09:56

Kursi Panas Penilep Hibah

DUA perkara penilep hibah garapan Polresta Samarinda bergulir beriringan di Pengadilan Tipikor Samarinda.…

Senin, 20 Juni 2016 11:01

Gilincir Konsultan di Proyek Rumah

ADHYAKSA Benua Etam kembali memetik satu perkara penyidikannya. Kolaborasi bersama Adhyaksa di kabupaten/kota…

Senin, 20 Juni 2016 10:59

Bersiap Mengadu Jasno-Harman

ANGGOTA legislatif  Kota Tepian terjerembab  dalam pusaran korupsi salah guna hibah KNPI Samarinda…

Senin, 20 Juni 2016 10:58

Menebar Kembali Jaring Tersangka

ENAM tersangka sudah terjaring dalam korupsi Polder Gg Indra. Adhyaksa Kota Tepian belum puas dengan…

Senin, 13 Juni 2016 09:45

Bukti Pengacau Penyidikan

POTONGAN peristiwa dalam korupsi Polder Gg Indra mulai tersusun seiring ditetapkannya tersangka. Tapi…

Senin, 13 Juni 2016 09:43

Setahun untuk Kristosmus

PERKARA korupsi perumahan rakyat berhenti bergulir di Pengadilan Tipikor Samarinda. Pembacaan putusan…

Senin, 13 Juni 2016 09:38

Wajah Baru PN Samarinda

POSISI Ketua Pengadilan Negeri (PN) Samarinda kembali berganti. Setahun lebih dipimpin Nawawi Pomolango,…

Sabtu, 04 Juni 2016 10:49

Berpacu Menahan Ketua KNPI

STATUS tersangka telah dilekatkan. Adhyaksa Kota Tepian pun menaikan tempo penanganan dugaan salah guna…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .