KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

UTAMA

Senin, 27 Juni 2016 10:06
Membuka Pintu-Pintu Pengaduan
BEDAH KASUS LINGKUNGAN: Focus Group Discusion (FGD) membahas kasus-kasus lingkungan antara LSM, KPRPD dan Ombudsman RI di Samarinda, pekan lalu.

PROKAL.CO, PEKAN lalu pada 13-14 Juni, Prakarasa Borneo yang merupakan perkumpulan dari orang perorangan yang berlatar belakang ilmu hukum dan bidang ilmu lainnya yang bergerak di bidang kajian sumber daya alam dan lingkungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Klinik Hukum di Samarinda.

Bekerja sama dengan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, penyelenggara kegiatan mengundang  beberapa perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Mitra Setapak 2 Kaltim, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim,  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Kawal Borneo Community Foundation (KBCF)  serta Komisi Pengawas Reklamasi Pasca Tambang Kaltim. Perwakilan warga yang terdampak kegiatan pertambangan juga turut hadir pada diskusi terbatas itu.

Berbagai persoalan mengenai kasus lingkungan di Kaltim dikulik dalam pertemuan yang digelar selama dua hari itu. Seperti keluhan-keluhan warga yang menjadi korban sengketa lahan di Kaltim. Salah satunya adalah kasus perampasan lahan milik warga oleh perusahaan perkebunan.

Lahan warga Kampung Sungai Nangka, RT 6, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kukar diduga diserobot oleh PT Perkebunan Kalimantan Utama (PKU). Dalam kasus tersebut masyarakat telah memiliki sertifikat hak milik, namun di atas bukti kepemilikan terbit izin Hak Guna Usaha (HGU) milik PT PKU. Masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat mempertanyakan dan meminta agar HGU itu diperlihatkan oleh perusahaan. Akan tetapi perusahaan menolak memperlihatkan surat tersebut. Perwakilan warga bersama Jatam dan Walhi Kaltim menuntut informasi HGU PT PKU itu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim ke Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kaltim pada akhir tahun 2015.

Pihak penggugat pun tidak diperoleh informasi apakah HGU itu benar ada atau tidak. Yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa HGU bisa terbit di atas sertifikat hak milik? “Itulah yang membuat masyarakat sampai sekarang masih penasaran. Informasinya sampai sekarang masih gelap," ucap Mohamad Nasir, pegiat lingkungan Prakarsa Borneo kepada Kaltim Weekly pekan lalu.

Kasus pertambangan pun tak luput dibahas dalam diskusi ini. Masalah lubang tambang, terutama yang berada di ibu kota, Samarinda. Persoalan lubang tambang ini menjadi pembahasan panjang karena cukup banyak lokasi tambang di wilayah permukiman warga. Letaknya berdampingan. Ada yang jaraknya hanya 13 meter hingga 20 meter dari rumah warga. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batu Bara, mengharuskan jarak tepi galian dengan permukiman warga sepanjang 500 meter. Selain permasalahan lubang tambang, dosen fakultas hukum Universitas Balikpapan itu juga memberikan catatan merah untuk kasus pertambangan di Kaltim yakni kepatuhan terhadap izin.

Termasuk kepatuhan untuk mengurus proses perizinan. Perusahan tidak mengurus izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) hingga mengurus izin Amdal yang abal-abal. Begitu pun pada saat proses pelaksanaan kegiatan pertambangan, kebanyakan perusahaan mengabaikan hak dari masyarakat sekitar. Dan terakhir, pasca tambang. Banyak lokasi-lokasi pertambangan yang SDA-nya telah habis dikeruk ditinggal begitu saja oleh perusahaan. Tidak ada kegiatan reklamasi dan pasca tambang, sehingga meninggalkan lubang yang cukup banyak.

”Seperti yang terjadi di Samarinda,” ucap Nasir. Melihat fenomena terambut pegiat lingkungan Jatam Kaltim pun memetakan dampak dari kegiatan pertambangan di provinsi ini. Dimulai dengan lubang tambang yang berada di dekat permukiman warga. Nantinya hasil pemetaan itu akan disampaikan kepada task force atau kelompok kerja lubang tambang bentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Rekomendasi FGD tersebut adalah para pegiat lingkungan yang hadir akan memilah kasus pertambangan, mana yang akan dilaporkan ke Komisi Pengawas Reklamasi Pasca Tambang Kaltim, mana kasus yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN), dan mana kasus yang akan dilaporkan ke Ombudsman RI (ORI) Kaltim. Dan juga kasus yang akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Dokumen dan bukti sedang dikumpulkan dan dirapikan agar laporan tepat dan sesuai dengan “kamar” yang dituju.

Edukasi masyarakat pun akan dilakukan oleh para pegiat lingkungan dengan menggelar pelatihan paralegal agar masyarakat bisa mempertahankan haknya. Karena selama ini hak masyarakat seringkali dilanggar oleh perusahaan.

Pengawasan terhadap instansi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pertambangan pun telah dilakukan. Di Kaltim, instansi itu adalah Dinas Pertambangan dan Energi Mineral (Distamben) serta Badan Lingkungan Hidup. Kedua instansi itu berada di bawah langsung Pemkot maupun Pemkab setempat. Selama ini, laporan mengenai dugaan mal administrasi yang dilakukan dua instansi itu diajukan langsung ke pemkot maupun Pemkab setempat.

“Kami mengewajawantahkan dari Nawa Cita kedua Presiden Joko Widodo, di mana Negara hadir di tengah masyarakat dengan menciptakan tata kelola yang efektif demokratis dan terpercaya. Negara harus hadir jika ada masyarakatnya yang mengalami masalah. Inilah titik masuk dari Ombudsman RI,” kata Kepala Perwakilan ORI Kaltim, Syarifah Eva Rodiah.

Dalam hal ini, ORI selaku lembaga independen yang mengawasi kinerja instansi pemerintah ini lebih fokus terhadap peran Pemkot dan Pemkab dalam melakukan pembinaan jika terjadi permasalahan dalam kegiatan masyarakatnya. termasuk dalam kegiatan pertambangan jika terjadi pelanggaran di dalamnya. Laporan yang masuk ke ORI Kaltim pun didominasi pada laporan terkait dengan sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan. seperti tanah milik masyarakat yang secara tiba-tiba digarap oleh perusahan tambang. ORI akan fokus kepada pelanggaran mal administrasi, tidak pada pelanggaran pidana maupun perdata. Kasus pertambangan ini pun banyak terjadi di Kukar dan Samarinda.

Eva --- biasa Syarifah Eva Rodiah disapa menyebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran ORI dalam kasus pertambangan di Kaltim. Masyarakat lebih memilih jalur pidana dan perdata dalam setiap kasus pertambangan. Padahal masih ada jalur lain, melalui jalur administrasi yang dapat dilakukan oleh ORI. Sehingga momen FGD Klinik Hukum disambut olehnya ketika dimintai sebagai narasumber di dalam diskusi itu. Sebagai momen memperkenalkan diri kepada masyarakat, bahwa ada pintu lain untuk menyelesaikan kasus pertambangan ini, yakni melalui ORI Kaltim.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:30

Panen BBM dari Limbah Plastik

Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diselenggarakan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/Dome)…

Senin, 18 Juli 2016 11:10

ASET-ASET TERPELESET

Satu per satu aset Pemkot Balikpapan dikuasai pihak lain. Termasuk fasilitas umum bongkar muat barang…

Senin, 18 Juli 2016 10:56

Kue Lebaran pun dari Negeri Jiran

TAK lengkap rasanya jika berkunjung ke satu daerah, tanpa membawa buah tangan untuk keluarga atau sahabat…

Senin, 18 Juli 2016 10:54

Cap Ilegal Barang Malaysia

IMBAS dari perdagangan bebas di wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia, membuat sistem…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:48

Harapan Jalan ke Surga dari Hutan

PEMANDANGAN itu mudah membangkitkan keprihatinan. Perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:54

Mengadang Dosen Abal-Abal

Skandal ijazah palsu salah seorang dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin menggema…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:52

Kasus Rifqi Kasus Berbahaya

PARA rektor dari perguruan tinggi negeri maupun swasta sepakat untuk memperketat seleksi mahasiswa baru,…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:51

Balada Tukang Ledeng

Bagaimanapun, jabatan baru direksi PDAM Balikpapan diharapkan sebagai air pendorong keran ledeng semakin…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:48

Solusi Mencari Air Baku di Balikpapan, Apa pun Selain Hujan

Meskipun air laut setiap waktu merayap-rayap di bawah sebagian rumah penduduk, sumber air laut yang…

Senin, 27 Juni 2016 10:09

Kerja Kerja Pengawas Tambang

Hutan yang teduh telah menjadi tambang-tambang yang luas. Berubahlah sebutan Kaltim tercinta menjadi…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .