KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

HUKUM

Senin, 27 Juni 2016 09:56
Kursi Panas Penilep Hibah
SIDANG: Terdakwa duduk di kursi pesakitan.

PROKAL.CO, DUA perkara penilep hibah garapan Polresta Samarinda bergulir beriringan di Pengadilan Tipikor Samarinda. Dua pemuda beda lembaga penerima hibah pun menjadi pesakitannya.Terdakwa dari dua perkara salah guna hibah itu ialah Adi Setiawan, ketua Forum Pejuang Pendidikan Masyarakat (FPPM) dan Sintong Sihite, ketua Forum Pemuda Revolusioner Kaltim (FPR-KT).

Rabu lalu, Keduanya menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Samarinda. Hakim Deky Velix Wagiju bersama Poster Sitorus dan Ukar Priambodo menjadi majelis hakim yang memeriksa perkara yang menjerat kedua pemuda itu.

Menunggu sidang dimulai, keduanya hanya duduk tenang di kursi pengunjung yang tersedia di ruang sidang Said Ali. Yang begitu berbeda, baju yang digunakan keduanya. Jika Sintong mengenakan kemeja merah hati dan duduk ditemani beberapa orang kerabatnya, Adi justru duduk menyendiri tak jauh dari tempat Sintong. Baju yang digunakannya pun bertuliskan tahanan Lapas Klas IIA Samarinda.

Adi kini tengah menjalani hukumannya dari perkara serupa, salah guna hibah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aini KB senilai Rp 400 juta. Dari perkara yang bergulir 2014 lalu tersebut, pria 33 tahun ini divonis selama 4 tahun pidana penjara dengan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan pidana penjara.

Saat itu, dirinya tak sendiri adapula istrinya Nurul Huda selaku ketua PAUD Aini KB dan makelar hibah Lintong Tampubolon. Kedua terpidana ini pun mendapat vonis yang serupa dengannya.

Sekitar pukul 1 siang barulah persidangan dimulai. Adi lebih dulu menjalani persidangan. Penuntut Umum Rosnaeni Ulva pun mulai membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim. Dari dakwaan itu, FPPM yang diketuai Adi Setiawan mengajukan Proposal hibah ke Setprov Kaltim di 24 Januari 2011 lalu senilai Rp 950 juta. “Dana tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah pinggiran,” baca jaksa Ulva.

Namun di Oktober 2011 Setprov Kaltim memberikan hibah sebesar Rp 800 juta untuk organisasi kepemudaan yang terbentuk di 2010 lalu ini. Kucuran hibah yang diterima itu dicarikannya sebanyak 3 kali. Pertama di 5 Januari 2012 senilai Rp. 500 juta. 5 hari berselang dana senilai Rp 250 juta kembali dicairkan dari rekening FPPM di Bank Kaltim Syariah. Sisa hibah sebesar Rp 50 juta baru dicairkannya pada 19 Januari 2012.

“Namun dari semua hibah yang diterima FPPM tak satu pun digunakan sebagaimana Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diajukannya,” lanjut Ulva membaca. bahkan, hingga perkara ini bergulir ke peradilan tak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPj) yang dibuatnya.

Selepas Adi menjalani persidangan. Giliran Sintong Sihite yang merasakan kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Samarinda. Pemuda 24 tahun itu pun menjalani persidangan dengan dakwaan serupa yang dibacakan Jaksa Ulva.

Dari dakwaan yang dibacakan itu, semula FPR-KT yang diketuai pemuda berbadan subur itu mengajukan hibah sebesar Rp 813 juta. Namun Setprov Kaltim hanya memberikan hibah sebesar Rp 800 juta pada 27 Desember 2011. Dua hari berselang dana itu pun langsung dicairkan sebesar Rp 300 juta. Kemudian pada 6 dan 17 Januari 2012 masing-masing senilai Rp 200 juta dan Rp 300 juta.

Modus serupa dengan perkara hibah di FPPM yang diketuai Adi Setiawan pun turut terjadi dalam perkara ini. “Terdakwa tak menggunakan dana hibah itu sesuai peruntukan, dan tak membuat laporan pertanggungjawaban,” ucap jaksa Ulva seraya mengulangi dakwaan terhadap Adi Setiawan.

Dari kedua dakwaan yang dibacakan itu pula diketahui jika 50 persen dari hibah yang diterima kedua lembaga itu diberikan kepada pihak ketiga atau makelar yakni Lintong Tampubolon.

Lintong sendiri kini tengah menjalani hukuman dari dua perkara hibah yang telah menjeratnya terlebih dahulu. Yakni, perkara hibah di PAUD Aini KB senilai Rp 400 juta dan perkara hibah di Lembaga Pemuda Perjuangan (LPP) PDI-P Kaltim senilai Rp 800 juta. Dari kedua perkara itu, Lintong menerima vonis 9 tahun pidana penjara. (Robayu, Samarinda)

 


BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:27

Mengawal Titah Jokowi

Kapasitas Kejaksaan Benua Etam tengah disorot kala Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-56, 22 Juli lalu. Refleksi…

Senin, 18 Juli 2016 10:53

Tipikor Rasa Samarinda

Kinerja Adhyaksa Kota Tepian memberantas korupsi terus dinanti pegiat antirasuah. Jelang Hari Bakti…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:47

Rasuah KNPI dan Folder Siap Gulir

Penanganan dua kasus korupsi polder Gang Indra dan salah guna hibah KNPI Samarinda terus menjadi sorotan.…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:46

Siasat untuk Perkara Tunggakan

Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim mengentaskan korupsi terus dinanti para pegiat antirasuah.…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:46

Dua Hibah Satu Makelar

Dua perkara salah guna hibah yang bergulir di Pengadilan Tipikor Samarinda menemui titik buntu. Majelis…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:44

Bau Rasuah Bernilai Gemuk di Jembatan Kembar

TIM khusus Gedung Bundar, sebutan untuk Kantor Kejaksaan Agung, kembali hadir di Kota Tepian. Rasuah…

Senin, 27 Juni 2016 09:58

Jadi Tersangka, Ketua KNPI Ini Keluarkan Jurus Sakit

LANGKAH Kejaksaan Negeri Samarinda untuk menyilang pendapat dengan saksi kunci dari perkara salah guna…

Senin, 27 Juni 2016 09:56

Kursi Panas Penilep Hibah

DUA perkara penilep hibah garapan Polresta Samarinda bergulir beriringan di Pengadilan Tipikor Samarinda.…

Senin, 20 Juni 2016 11:01

Gilincir Konsultan di Proyek Rumah

ADHYAKSA Benua Etam kembali memetik satu perkara penyidikannya. Kolaborasi bersama Adhyaksa di kabupaten/kota…

Senin, 20 Juni 2016 10:59

Bersiap Mengadu Jasno-Harman

ANGGOTA legislatif  Kota Tepian terjerembab  dalam pusaran korupsi salah guna hibah KNPI Samarinda…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .