KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

POLITIK

Senin, 27 Juni 2016 09:53
Kursi Panas Pimpinan Dewan

PROKAL.CO, SATU dari 3 kursi wakil ketua DPRD Kaltim yang selama ini dijabat kader Partai Demokrat Andi Faisal Assegaf terus digoyang Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Klaim PKS, perolehan suara lebih tinggi pada Pileg 2014 jadi senjata pamungkas.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim Ali Hamdi tampak bersemangat berbicara pada awak media, sesaat setelah memimpin rapat internal BK di Gedung DPRD Kaltim Karang Paci, pekan lalu. Kader PKS ini menyatakan, agenda rapat salah satunya membahas rekomposisi pimpinan DPRD, khususnya kursi wakil ketua yang kini nyaman diduduki Faisal Assegaf.

Ali mengisyaratkan, BK hanya berusaha menegakkan aturan. Ia menyebut diplomatis, persoalan satu kursi wakil ketua yang sudah lama mengendap di Karang Paci harus diklirkan. Apalagi kata Ali Hamdi, sudah ada surat dari Mendagri yang bisa dipakai untuk menuntaskan persoalan yang sudah berjalan setahun lebih ini. Ia lalu merunut, setelah pemekaran Provinsi Kaltim dimana Provinsi dan DPRD Kaltara terbentuk, hasil pileg 2014 berpengaruh signifikan, khususnya komposisi kursi anggota DPRD Kaltim di Karang Paci.

Meski sama-sama memiliki 4 kursi di Karang Paci jumlah perolehan suara Partai Demokrat yang sebelum pemekaran Kaltara lebih besar, kini menjadi lebih kecil dari PKS. Rincinya, suara PKS 46.783, sementara Demokrat 46.324, selisih 459 suara.  Perolehan sejumlah suara Partai Demokrat pada Pileg 2014 banyak didulang dari Dapil utara Kaltim, yakni Bulungan, Tarakan, Malinau, Nunukan dan Tanah Tidung.  Empat kabupaten dan 1 kota inilah yang kelak jadi cikal-bakal Kaltara.

Efeknya setelah pemekaran, yang diikuti beralihnya anggota DPRD Kaltim ke DPRD Kaltara, Partai Demokrat adalah peraih suara  terbanyak di Kaltara, dan kursi ketua DPRD pun menjadi jatah mereka, sesuai UU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Nah, satu kursi wakil ketua DPRD Kaltim yang diduduki wakil Demokrat pun meninggalkan persoalan. Menurut Ali, hitungan KPU Kaltim, jumlah suara PKS kini lebih tinggi, dan berhak mengganti jatah Demokrat. Namun Partai Demokrat bersikukuh. Untuk menjembatani, konsultasi dan surat resmi sudah mengarah kepada Kemendagri.

DPRD Kaltim disebutnya telah mengirimkan surat dengan Nomor 160/62/HK/III/2015 tertanggal 9 Maret 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri. Isinya memohon arahan terkait usul rekomposisi pimpinan DPRD Kaltim. Kemudian, surat itu mendapat balasan dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI tertanggal 29 Februari 2016 yang berisikan penetapan pimpinan DPRD pada Kaltim dan Kaltara berpedoman pada komposisi perolehan kursi terbanyak anggota DPRD untuk masing-masing partai politik, berdasarkan hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kaltim.

“Poin selanjutnya, apabila hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD ternyata terjadi perubahan komposisi perolehan kursi terbanyak anggota DPRD untuk masing-masing partai politik, maka hal ini berimplikasi terhadap penyesuaian kembali komposisi pimpinan DPRD dari unsur partai tersebut,” ucap Ali Hamdi.

Belum cukup, menyusul surat kedua dari Kemendagri RI tertanggal 11 Mei 2016 yang merupakan tindaklanjut surat pertama tentang rekomposisi pimpinan DPRD dan tindaklanjut surat dari DPW PKS Kaltim Nomor 046/SKET-PKS/137 H tanggal 19 April 2016 perihal permohonan surat penegasan. Intinya, pertama, berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Udang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa pimpinan DPRD provinsi berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak.

Selain itu kata AlI sesuai Pasal 100 huruf b Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan anggota DPRD Kaltim berkewajiban melaksanakan UU Dasar Negara RI 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Poin terakhir dari surat Kemendagri itu menyebutkan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

Ali menambahkan kemudian BK menerima surat dari PKS Kaltim perihal permohonan menindaklanjuti rekomposisi pimpinan DPRD Kaltim. Intinya merujuk kepada surat dari Kemendagri RI dan surat DPW PKS kepada DPRD Kaltim maka meminta pimpinan DPRD Kaltim untuk segera menindaklanjutinya.

Ditambahkannya, BK akan menindaklanjuti melalui rangkaian pengumpulan dan pengkajian data dan informasi yang berkaitan sebagaimana peraturan tata tertib dewan. “Ini baru proses awal, apapun hasilnya nanti pastilah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Ali.
Namun agenda rapat BK soal rekomposisi pimpinan dibantah kader Partai Demokrat Jafar Haruna yang juga wakil ketua BK. Menurutnya tak ada agenda soal rekomposisi pimpinan dalam rapat internal BK yang dimaksud Ali. “Saya hadir, dan tak ada bicara soal rekomposisi pimpinan,” kata Jafar.

Terlepas dari ada-tidaknya agenda tersebut di rapat internal BK, Ketua Fraksi PKS Masykur Sarmian menyebut, ketua DPRD seharusnya bijak menyikapi hal ini. Apalagi sudah ada surat dari Kemendagri yang terang-benderang meluruskan persoalan ini. “Sudah terlalu lama. PKS jua sudah lama bersabar. Tapi sabar ada batasnya,” kata Masykur.  Ia menyebut jika unsur pimpinan tak juga mengagendakan membahas soal ini, sangat boleh jadi PKS akan membawa persoalan ini ke ranah PTUN.

“Tapi itu jalan terakhir. Saya ingin tekankan, DPRD ini lembaga pembuat hukum. Jadi tak elok jika pembuat hukum justru tidak taat pada hukum,” kata Masykur.  (TIM)  

BERITA TERKAIT

BACA JUGA

Senin, 20 Juni 2016 10:49

Kaltim Bangkrut, Cagub Pasang Badan

PERTUMBUHAN ekonomi Kaltim terkontraksi minus dengan perkiraan mencapai 1,6 persen. Kaltim terancam…

Senin, 20 Juni 2016 10:45

Said-Rita Tunda Pesta

DUA kandidat dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kaltim, Said Amin dan Rita Widyasari tampaknya…

Sabtu, 04 Juni 2016 10:45

Pilgub Kaltim, Nama Kandidat Pengganti Awang Faroek Mulai Ramai

PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Kaltim masih akan digelar 2018 mendatang. Namun kasak-kasuk figur pengganti…

Sabtu, 23 April 2016 10:24

Figur Alternatif Pemersatu Golkar

PEREBUTAN posisi ketua DPD I Partai Golkar Kaltim antara Said Amin dan Rita Widyasari terus menjadi…

Sabtu, 16 April 2016 10:23

Pemenang Musda Versi Iklan

MUSYAWARAH Daerah (Musda) DPD Golkar Kaltim telah memutuskan Said Amin sebagai ketua Golkar Kaltim menggantikan…

Sabtu, 16 April 2016 10:22

Dua Kutub Masih Pede

Perseteruan dua kutub yakni Said Amin dan Rita Widyasari untuk memperebutkan kursi ketua DPD I Golkar…

Minggu, 03 April 2016 10:34

Jenggot Naga Menjemput Takdir

Said dan Rita boleh jadi bersaing menakhodai Golkar yang tampaknya bakal bermuara pada Pilgub Kaltim…

Selasa, 22 Maret 2016 11:43

Pilihan Said atau Rita

Laju Rita Widyasari yang diprediksi bakal mulus merebut nakhoda ketua DPD I Golkar Kaltim bakal tertahan.…

Selasa, 22 Maret 2016 11:22

Jalan Buntu Status Hukum Bankaltim

PERUBAHAN status badan hukum Perusahaan Daerah (Perusda) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim atau selama…

Selasa, 22 Maret 2016 11:18

Ikat Pinggang dan Pemotongan 35 Persen

IMBAS dari krisis ekonomi berkepanjangan, membuat beberapa pihak harus mengencangkan ikat pinggang.…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .