KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

LEADER

Senin, 16 Mei 2016 11:36
Memeluk Gunung Problem Pendidikan
HARI PENDIDIK: Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan Muhaimin (tengah) bersama para guru pada Hari Pendidikan Nasional 2016.

PROKAL.CO, class="p1">2 Mei 1972. Empat puluh empat tahun lalu, di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Menteri P & K Mashuri berbicara di hadapan tamu-tamu pemerintahan. Dalam pidatonya, Mashuri menyampaikan sistem pendidikan perlu dirombak secara radikal. Dan itu akan ia lakukan. Perombakan tersebut dimulai dari suatu pertanyaan: untuk apa sekolah? Mashuri berkesimpulan pada masa itu tujuan orang bersekolah hanya mencari status gelar untuk menjadi pegawai negeri (PNS). Dan pendidikan diorientasikan kepada golongan penguasa, bukan kebudayaan nasional. Maka, adalah Sistem Pendidikan Pembangunan—yang disingkat SPP terlahir pada masa itu. Pada garis besarnya, SPP memiliki semangat untuk mendekatkan anak didik dengan lapangan kerja yang ada, tanpa mengurangi kesempatan untuk meneruskan kemampuan intelektualnya. 

Pada suatu kesempatan, mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menguraikan bahwa fase 50 tahun pertama pendidikan di Indonesia merupakan masa peletakan pondasi dan eksperimen. Jika pada masa ini terjadi koreksi tidaklah salah karena ada unsur trial and error. Fase 50 tahun berikutnya disebutnya sebagai fase ancang-ancang Indonesia menembus 12 besar dunia.

Betapa persoalan pendidikan tak pernah ada habisnya. Semakin besar hasrat hati, semakin besar masalah yang dihadapi. Seperti memeluk gunung persoalan.

Bagaimana Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan Muhaimin mengurai persoalan pendidikan di era kini? Kepada Rikip Agustani dari Kaltim Weekly, Kamis pekan lalu, ia berbicara panjang lebar. Pada 22 Mei mendatang, jabatannya sebagai Kadisdik Balikpapan memasuki tahun pertama. Berikut petikan  wawancara Kaltim Weekly dengan Muhaimin. 

 

Apa yang anda kenang saat tanggal l 2 Mei?

Mindset kita, bahwa tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Yang ada di pikiran kita adalah Ki Hajar Dewantara. 

Bagaimana Anda memandang pendidikan dari arti yang sesungguhnya?

Sebetulnya jika berbicara pendidikan, kita berbicara hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Artinya setiap anak bangsa itu harus bersekolah. 

Bagaimana Anda memahami bahwa pendidikan terus berubah dan menuntut orang-orang  dan organisasi pendidikan harus adaptif mengikuti perubahan? 

Pendidikan itu tidak stagnan. Pendidikan itu mengalami perubahan setiap saat. Dengan adanya perubahan itu, bukan hanya masalah regulasi saja tetapi masalah kreativitas. Oleh sebab itu, memang dituntut agar adanya peran bukan hanya orang tua saja, tetapi juga peningkatan SDM guru. Sehingga kami harapkan juga bahwa SDM terutama guru juga memadai. Yang akhirnya bisa lebih akomodatif terhadap adanya perubahan itu. Kalau SDM guru  tidak ditingkatkan, mereka tidak akan bisa menerima perubahan. Perubahan memang harus diikuti oleh setiap tenaga pendidik dan juga orang tua. 

Pendidikan tidak hanya dalam lingkup formal, namun juga informal. Bagaimana Anda menilai peran keduanya? 

Pendidikan formal itu biasanya dilaksanakan di sekolah-sekolah umum. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA/SMK. Namun kita juga tahu, ada pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal ini biasanya dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Kita tahu bahwa tidak semua orang  bisa mengenyam pendidikan formal. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Dinas Pendidikan mendorong kegiatan pendidikan nonformal. 

Seringkali muncul keluhan dari orangtua berkaitan dengan sikap otoriter guru, bagaimana Anda menilai persoalan ini?

Masalah sikap otoriter guru harus dilihat dari perspektif yang luas. Kadang-kadang orang tua melihatnya sang guru otoriter. Tapi kami masih melihat sikap yang guru dinilai otoriter oleh orang tua masih dalam kategori wajar. Karena sekarang memang eranya sudah berubah. Guru mencubit murid saja sudah dianggap kekerasan terhadap anak. Atau guru memberikan tugas yang lebih kepada anak-anak dianggap sebagai sikap yang keras. Atau misalnya guru menghukum anak karena tidak mengerjakan tugas dengan hukuman berdiri di depan kelas, sudah dianggap sikap yang otoriter. Nah, ini yang perlu kami beri pemahaman  yang sama terhadap sikap otoriter guru. Tetapi saya akui, memang ada satu atau dua guru yang sikapnya otoriter. Di situlah tugas dari Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan terhadap guru yang seperti ini. 

Bagaimana Anda memandang kompetensi, karakter, dan kapasitas apabila dikaitkan dengan sistem pendidikan, manajemen dan output-nya?

Sistem Pendidikan Nasional kita tidak bisa berdiri sendiri, terkait dengan keseluruhan pelaku pendidikan. Mulai dari regulasinya, tenaga pendidiknya, dan pemerintahnya. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota. Termasuk di dalamnya kompetensi karakter dan kapasitas yang memadai. Jika  hal itu terpenuhi, maka sistem pendidikan bisa berjalan sesuai amanah Undang-Undang. Tapi kita harus sadari, bahwa tidak semua guru mempunyai kompetensi yang memadai. Selain itu, tidak semua guru memiliki karakter yang mumpuni sebagai penyelenggara pendidikan. Berbicara kapasitas, sekali lagi bahwa kita tahu saat ini tidak semua kapasitas guru sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh sistem pendidikan. Kita lihat bahwa jumlah guru di Balikpapan ada sekitar 6 ribu lebih. Dari 6 ribu itu, hanya sekitar 3.200 yang merupakan guru PNS. Sisanya adalah guru non-PNS. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan sistem pendidikan yang memadai kalau pada dua hal ini saja sudah terjadi kesenjangan. Antara guru PNS dan non-PNS. Sehingga perlu dicarikan pola  bagaimana guru PNS yang mendapatkan tunjangan, gaji, dan sertifikasi, sementara guru non-PNS tidak juga diharapkan mampu memberikan kolaborasi yang positif sama dengan guru PNS. Yang terakhir berkaitan dengan kesejahteraan. Ini memang menjadi PR besar kami, bahwa untuk membangun sistem pendidikan dibutuhkan sistem kompetensi yang kompeten, karakter yang bagus dan karakter guru itu sendiri. 

Bicara mengenai akses pendidikan warga, apakah masih ditemukan adanya hambatan-hambatan melihatnya dari aspek ekonomi warga, cara pandang warga, dan biaya pendidikan?

Sekarang terjadi semacam salah persepsi, bahwa orang tua menganggap pendidikan itu gratis. Padahal dalam Undang-Undang tidak disebutkan bahwa pendidikan itu gratis. Tapi pendidikan yang bersubsidi. Artinya tetap saja peran orang tua diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Tugas pemerintah adalah bagaimana siswa dapat menikmati pendidikan dasar 9 tahun dan sekarang menjadi 12 tahun, tanpa membayar SPP dan uang gedung, khusus untuk sekolah negeri. Namun harus ada peran orang tua didalamnya untuk meningkatkan kualitas anak. Jadi tidak semua dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini sekolah. 

Cara pandang inilah yang harus diubah. Tidak ada pendidikan gratis. Untuk meningkatkan kualitas anak yang diselenggarakan oleh pemerintah secara standar harus dibantu juga oleh orang tua dalam memberikan pembiayaan kepada si anak. 

Di depan jadi tauladan. Di tengah membangun semangat. Di belakang ikut membisikkan inspirasi. Bagaimana anda memandang semangat yang diajarkan Ki Hajar Dewantara pada konteks berpendidikan saat ini?

Berbicara hal itu, berarti kita kembali kepada konsep Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Konsep ini sekarang sudah mulai bias, kalau kita berbicara semboyan Ki Hajar Dewantara, "Di depan jadi tauladan" maksudnya bagaimana pelaku pendidikan melakukan itu. Misalnya sebagai kepala sekolah, dia harus bisa memberikan teladan kepada guru-guru di sekolahnya. Di Dinas Pendidikan, sebagai kepala dinas harus bekerja bisa memberikan teladan kepada seluruh civitas pendidikan di Dinas Pendidikan maupun sekolah-sekolah. Kemudian "Di tengah membangun semangat", nah, gelora ini sekarang agak kurang. Jadi kita harapkan nanti embrio pendidikan itu seperti ini. Jadi sebagai kepala Dinas Pendidikan, saya harus mampu berada pada tiga hal tadi. "Di depan jadi tauladan. Di tengah membangun semangat. Di belakang ikut membisikkan inspirasi". 

Nah, kami harap ini menjadi pola pikir semua pemimpin pendidikan yang ada di Kota Balikpapan ini. Seperti yang saya katakan tadi. Jika kita berbicara konteks Dinas Pendidikan, berarti kepala dinas beserta pejabat strukturalnya. Kalau kita berbicara di sekolah berarti kepala sekolah harus bisa menjadi tiga hal itu kepada guru-guru. Kalau sistem "Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani" ini berjalan, tentu gairah pendidikan di sekolah bisa meningkat. Karena ini adalah keinginan dari tokoh pendidikan kita.

Bagaimana problem pendidikan saat ini melihatnya dari aspek SDM, sarana-prasarana, dan mutu pendidikan di Balikpapan?

Menurut saya, ini adalah sesuatu yang perlu kita carikan jalan keluar. Seperti yang saya katakan tadi, dari 6 ribu guru tidak semua adalah SDM yang mumpuni. Ini baru bicara sekolah negeri, belum lagi bicara kemampuan SDM tenaga pendidik di sekolah swasta. Kemudian bicara sarana dan prasarana. Untuk di sekolah negeri, alhamdulillah sangat memadai. Tapi jika kita bicara sekolah swasta, tentu tidak semuanya sama. Hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang mampu memberikan SDM yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai, dan akhirnya outputnya mutu pendidikan yang cukup baik. Sebagai gambaran biasanya hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang mampu menghasilkan lulusan yang bagus saat lulus SD, SMP, dan SMA/SMK. Nah, ini memang menjadi tugas pemerintah bahwa kita harus bisa meningkatkan SDM terutama di sekolah-sekolah negeri. Tetapi di sekolah swasta, adalah tugas yayasan di mana tidak hanya sebatas mampu mendirikan sekolah saja. Tetapi secara bersamaan juga harus meningkatkan kualitas SDM guru, mampu memberikan sarana dan prasarana, dan akhirnya outputnya menjadi lebih baik. 

Kenapa sekarang ini ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta, karena masyarakat masih memandang kalau masuk sekolah negeri semua tanpa biaya, gurunya bagus, sarana dan prasarananya memadai, akhirnya outputnya bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dijamin. Begitu berpikir sekolah swasta, yang ada di pikiran orang tua, pasti biaya mahal, kemudian sarana dan prasarananya tidak memadai, dan SDM gurunya belum tentu semuanya bagus. Sehingga ini perlu dicarikan semacam kompromi, antara Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah negeri, dan sekolah-sekolah swasta. 

Intinya begini, sekolah swasta harus berbenah kalau ingin diminati oleh peserta Didik. Saya yakin bukan hanya standar biaya saja yang menjadi pertimbangan peserta didik untuk tidak mau masuk ke sekolah swasta. Tapi lebih kepada mutu dan kualitas pendidikan. Kalau berbayar, saya yakin sekolah swasta yang biaya pembayarannya mahal tapi kualitasnya bagus, tetap menjadi keinginan orang tua untuk masuk ke sekolah swasta. 

Bagaimana gambaran infrastruktur pendidikan di Balikpapan secara menyeluruh antara sekolah di perkotaan dan di luar kota, juga antara sekolah negeri dan swasta?

Setiap saat di luar jam saya melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan, kalau ada waktu luang saya gunakan untuk berkeliling melihat kondisi sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Misalnya di wilayah Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Utara. Memang masih ada kesenjangan dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah kota, seperti sekolah di Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, dan Balikpapan Tengah itu sarana dan prasarananya cukup memadai.  Kita bicara tiga hal, yang sering saya cek kelengkapannya misalnya bagaimana kondisi toiletnya, kemudian UKS-nya, juga perpustakaan dan sarana ibadah. Sangat jomplang, antara sekolah negeri yang ada di tengah kota dengan sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Kami di Dinas Pendidikan, mulai tahun 2017 akan mengubah mindset  dalam melaksanakan kegiatan bantuan sarana dan prasarana. Kami ingin orientasi anggaran di tahun depan fokus pada pembenahan sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah pinggiran. Karena nyaris kurang dari perhatian. Jadi toilet, UKS, perpustakaan, dan sarana ibadah akan kami prioritaskan di sekolah pinggiran. 

Kemudian sekolah pinggiran juga bisa memiliki sarana dan prasarana yang sana dengan sekolah di tengah kota, baru orientasinya masuk ke sekolah-sekolah yang ada di tengah kota. Belum lagi, kalau kita lihat ruang kegiatan belajar (RKB)-nya di sekolah pinggiran juga masih kurang perhatian. Sehingga harapan kami di tahun 2017, pola anggaran akan kami balik bukan dari kota ke pinggir tapi dari pinggir ke kota. 

Kemudian antara sekolah negeri dan sekolah swasta seperti yang saya katakan tadi, memang masih ada semacam kesenjangan ketersediaan sarana dan prasarana. Sehingga pada saat PPDB 2015/2016, pemerintah kota mengambil "peran" orang tua dengan menggantikan biaya uang gedung, yang ditanggung oleh pemerintah kota tapi peruntukannya kami atur. Supaya sekolah swasta itu menggunakannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Tujuannya minimal sekolah berbenah terhadap penyediaan sarana dan prasarana sehingga masyarakat percaya bahwa sekolah swasta memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai

Bagaimana suasana hati Anda manakala mendengar ada siswa yang putus sekolah karena persoalan biaya? Dan masih banyaknya pungutan-pungutan?

Ironi ya, kalau masih ada anak yang putus sekolah dalam situasi seperti ini. Karena pendidikan itu dibagi dua, ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Jadi jika masih ada anak putus, ya sulit dinalar. Bisa jadi karena ketidaktahuan orang tua atau kekurangpedulian aparat pemerintah terhadap warganya yang putus sekolah. Karena seharusnya menurut kami tidak ada lagi anak yang putus sekolah. 

Sejauh pengamatan Disdik, seberapa banyak pendidikan non-formal yang dilakukan oleh NGO atau organisasi-organisasi yang peduli terhadap pendidikan masyarakat kurang mampu?

Ada satuan pendidikan nonformal (SPNF) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan di lima kecamatan ditambah satu rumah pintar. Nah, khusus yang dilaksanakan oleh NGO, kami sangat terkejut, karena pada saat kami melaksanakan Ujian Nasional tingkat SMA/SMK tanggal 4-7 April, yang dilaksanakan bersamaan dengan ujian paket C, baik itu yang diselenggarakan oleh SKB dan PKBM, ternyata ada sekitar 18 PKBM di Balikpapan yang ikut pendidikan dengan kami. Artinya kepedulian dari NGO atau lembaga-lembaga yang sangat peduli dengan pendidikan itu juga sangat bagus. Bahkan kalau dilihat juga, ada PKBM yang dilaksanakan di Lapas. Anak-anak yang bermasalah dengan hukum pun masih diberikan perhatian oleh sekelompok masyarakat untuk mengikuti ujian kesetaraan Paket C. Jadi saya melihat sudah cukup bagus peran organisasi non formal, khususnya NGO dalam rangka meningkatkan pendidikan yang ada di Balikpapan khususnya pendidikan informal.

Ada yang berpandangan bahwa revolusi sekolah harus menempatkan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa, pandangan Anda?

Pak Presiden (Joko Widodo) mengatakan bahwa kita harus melakukan revolusi mental. Kemudian Pak Menteri (Pendidikan), Pak Anies Baswedan juga mengatakan kalau kita harus memulai lagi pendidikan karakter. Artinya dari awal, sekolah harus menjadi tempat pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi jangan lagi dibuat anak-anak itu takut. Ingat ya, kadang-kadang anak takut untuk masuk sekolah, karena PR yang diberikan terlalu banyak. Buku-buki yang harus dibawa juga terlalu banyak. Pelan-pelan harus kita kikis pola pikir seperti ini, buatlah anak-anak nyaman saat bersekolah. Termasuk juga kita harapkan tidak ada guru yang berperilaku kasar terhadap anak. Katakanlah mempermalukan anak di depan teman-temannya. Pola-pola seperti ini harus diubah. 

Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan di awal tahun 2016, melaksanakan psikotes terhadap seluruh guru-guru SD, terutama yang mengajar anak kelas 1 dan kelas 2. Tujuannya adalah kami ingin mengetahui sifat dan karakter guru ini kalau menjadi tenaga pendidik, khususnya mengajar anak kelas 1 dan kelas 2. Karena pembentukan karakter anak dimulai pada saat masuk SD, kelas 1 dan kelas 2.  Diharapkan dengan mengetahui karakter dan psikologi guru, kami bisa menempatkan guru yang pantas mengajar di kelas 1 dan kelas 2. Kalau memang kurang pantas, akan kami tukar dan lebih baik mengajar di kelas yang tingkatannya besar. Kami berharap, anak-anak bisa lebih senang saat bersekolah. 

Bagaimana upaya disdik agar Pendidikan tidak mengenal diskriminasi dari aspek ekonomi siswa dan kepandaian antarsiswa?

Ini sudah coba kami lakukan, walaupun belum di semua sekolah. Terutama di sekolah swasta dan sekolah negeri favorit yang telah menghilangkan adanya diskriminasi itu. Makanya kami pada saat PPDB juga memberikan kesempatan dengan menyiapkan jalur-jalur tertentu. Terutama di sekolah favorit. Misalnya ada jalur Gakin (Keluarga Miskin) dan Bins Lingkungan. Artinya walaupun sekolah favorit yang harusnya diisi anak-anak pintar dengan IQ tertentu dan nilai Ujian Nasional yang tinggi, tetap harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Tidak melulu mengumpulkan anak-anak pintar. 

Sehingga terjadi kolaborasi antara anak-anak pintar dengan anak-anak yang dari segi kepandaian dan ekonomi yang kurang. Ini menjadi tugas berat dari kepala sekolah dan guru di mana pada saat keluar nanti, outputnya adalah sama. Bukan berarti anak yang gakin dan nilainya rendah, pada saat lulus juga harus mendapat nilai yang rendah. Tidak demikian. Artinya perlu upaya keras dari guru pada saat siswa-siswa ini masuk pada saat keluar harus mendapat hasil yang maksimal. Kemudian ini bentuk tidak adanya diskriminasi pendidikan. Tetap saja sekolah harus memprioritaskan bahwa bina lingkungan dan gakin yang punya prestasi, walaupun intelegensi-nya di bawah anak pintar tetap harus diakomodir. Begitu pun dengan penetapan kelas, tidak ada perbedaan antara anak gakin, bina lingkungan dan anak yang masuk melalui jalur reguler. Semuanya dikumpulkan dalam satu kelas yang sama. Hal ini memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak. Mereka jadi terpacu. Kami harapkan anak gakin dan bina lingkungan menjadi termotivasi karena bersaing dengan anak pintar dengan nilai ujian yang tinggi. Tugas berat ini, kami berikan kepada sekolah-sekolah favorit. 

Bagaimana upaya disdik agar pendidikan bisa dimaknai secara paripurna oleh insan pendidikan?

Beberapa waktu lalu, kami melakukan pertemuan dengan sekolah swasta. Kami juga sering mengadakan diskusi dengan teman-teman LSM. Bahwa bicara pendidikan, berarti bicara UUD 1945 pasal 31. "Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Dengan adanya pasal tersebut, bukan berarti anak-anak di Balikpapan harus masuk di sekolah negeri. Karena kita harus ingat, menurut amanat Undang-Undang, pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Di luar dari pemerintah ada juga kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.  Oleh sebab itu, pola pikir kita harus sama. Tidak mungkin, di mana pun kita setiap anak harus masu


BACA JUGA

Sabtu, 30 Juli 2016 11:05

Cerita Faridah, Ketika Tamatan SD Menjadi Guru

Faridah seperti kuntum bunga yang segera mekar. Faridah gadis yang cerdas. Usianya baru 15 tahun. Seorang…

Sabtu, 30 Juli 2016 11:02

Adangan Menuju Gubuk Sekolah

CERITA anak-anak Dusun Sambas menantang maut sepulang sekolah menyimpan trauma di benak anak-anak dan…

Sabtu, 09 Juli 2016 19:45

Sayap Dakwah Ahmad Rosyidi

Dua kali Ramadan telah dijalani Ahmad Rosyidi sebagai anggota DPRD Kaltim. Namun semangatnya untuk terus…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:35

Ibu Zaeni dan Serma Durman

Oleh: Luhut Binsar PandjaitanMenkopolhukamBEBERAPA pekan lalu, razia terhadap warung Ibu Zaeni menjadi…

Sabtu, 02 Juli 2016 19:34

Jawaban Simpel Pembatalan Perda

JAGAT hukum Indonesia dikisruhkan lagi oleh berita pembatalan atas tidak kurang dari 3.143 peraturan…

Senin, 27 Juni 2016 09:32

15 Tahun Gran Senyiur

DI pengujung jabatan Tjutjup Suparna sebagai Wali Kota Balikpapan, pada suatu waktu kepala daerah berlatar…

Senin, 27 Juni 2016 09:31

Menyelami Kemauan Tenant

ARIES ADRIANTO termasuk tipikal pekerja yang cekatan. Ia juga seorang pekerja yang tak betah duduk di…

Senin, 27 Juni 2016 09:30

Pelajaran dari Petani Semangka

JEMARI tangannya menekan kalkulator pada smartphone-nya. Penjelasan hitung-hitungan meluncur dari mulutnya.…

Senin, 13 Juni 2016 10:12

Pesan Khusus dari Petani Jambu

MANTAN Gubernur Kaltim Suwarna Abdul Fatah tak lagi berdomisi di Kaltim. Namun, gubernur Kaltim dua…

Senin, 13 Juni 2016 10:08

Investasi Politik Anak Muda

 KEBESARAN hati diperlihatkan Sirajudin. Pendamping Heru Bambang pada pilwali Balikpapan 2015 itu…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .