KALTIM WEEKLY | UTAMA | POLITIK | HUKUM | MASKULIN | LEADER | WAWANCARA | LAPORAN KHUSUS

POLITIK

Selasa, 22 Maret 2016 11:18
Ikat Pinggang dan Pemotongan 35 Persen
Henry Pailan Tandi Payung

PROKAL.CO, IMBAS dari krisis ekonomi berkepanjangan, membuat beberapa pihak harus mengencangkan ikat pinggang. Tak terkecuali APBD Kaltim 2016. Pemprov dalam hal ini Gubernur Kaltim pun mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang berisi tentang pemotongan sebanyak 35 persen anggaran di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Kebijakan itu rupanya tak berjalan mulus, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim mempertanyakan. Salah seorang unsur pimpinan Banggar, Henry Pailan Tandi Payung mengatakan, terbitnya Pergub dianggap telah melanggar aturan.

Sebab Pergub itu terbit untuk merevisi Perda APBD, sementara diketahui, posisi Perda berada di atas Pergub.

"Perdanya ‘kan sudah kita sahkan, yakni namanya APBD 2016 itu. Nah, bersama DPRD Kaltim tidak ada klausul di dalam Perda APBD itu kalau kita memotong sebanyak 35 persen itu. Artinya apa? Ya Pergub itu menyalahi aturan. Yang artinya lagi tidak ada pemotongan 35 persen itu," kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim ini.

Diakuinya, DPRD baru menyadari hal itu, setelah banyaknya keluhan beberapa SKPD yang tak bisa melaksanakan anggaran SKPD-nya secara maksimal. Karena beberapa di antara alokasi anggaran mereka terkena pemangkasan. Salah satunya alokasi anggaran untuk kesekretariatan DPRD Kaltim.

"Kami tidak punya maksud apa-apa, kami hanya ingin meluruskan saja. Kan sudah jelas aturannya, bahwa Pergub tidak bisa mengubah Perda. Artinya itu Pergub yang memotong 35 persen kita anggap illegal. Kami sudah konfirmasikan hal itu ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Katanya sudah akan ditindaklanjuti dengan akan menjelaskan kepada kami Banggar terkait Pergub itu," ujar wakil ketua DPRD Kaltim ini.

Anggota Banggar lainnya Baharuddin Demmu mengatakan, Banggar tak memiliki tendensi ataupun kepentingan apapun. Banggar hanya ingin meluruskan sesuatu yang dianggap pelanggaran. Lagipula pemotongan 35 persen itu benar-benar sangat terasa imbasnya dalam pelaksanaan anggaran di SKPD terkait.

"Niat kami ingin meluruskan saja. Itu Perda loh, jelas tingkatannya berada di atas Pergub. Selain itu lagi ketika ada revisi harusnya ada konfirmasi atau persetujuan dari DPRD Kaltim dalam hal ini Banggar. Nah, pemotongan 35 persen itu rasa-rasanya tidak pernah ada pemberitahuannya ke DPRD. Dari tidak ada pemberitahuan itu, saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan masalahnya apa," kata Baharuddin.

Menurutnya lagi, jikapun ada perubahan atau pergeseran mata anggaran di tubuh APBD, maka itu tidak bisa menghilangkan substansi Perda yang telah ditetapkan.

"Pergub diterbitkan tidak ada yang salah. Karena Pergub itulah anggaran bisa dilaksanakan, tapi permasalahannya kemudian kalau Pergubnya merevisi Perda yang telah disahkan bersama-sama DPRD, nah itu salah dong namanya" ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim ini.

Dia sangat membantah, adanya asumsi jika mempertanyakan Pergub itu karena DPRD Kaltim memiliki "kepentingan lain" di balik pelaksanaan APBD 2016.

"Isu itu sangat tidak benar. Kami ini hanya ingin meluruskan permasalahan. Tidak ada kami punya kepentingan. Coba bayangkan saja, kalau benar Pergub itu menyalahi aturan, dan kita melaksanakannya, kan artinya pelaksanaan Anggaran APBD 2016 menyalahi aturan dong," tambahnya.

Karena dipertanyakan itu, menurut informasinya, Banggar dan TAPD telah menggelar rapat berkali-kali. "Informasinya Pergub itu sudah akan direvisi lagi. Tapi saya tidak tahu apakah pemotongan 35 persennya atau seperti apa, silahkan tanya ke eksekutif (Pemprov, red)," tambah Baharuddin lagi. (HAI)

 

Sekprov: Itu Pengendalian Anggaran

KETUA Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim Rusmadi membantah Pemprov telah melakukan pelanggaran terhadap Perda APBD Kaltim 2016 dengan menerbitkan Pergub untuk merevisi Perda tersebut.

Menurutnya, Pergub yang diterbitkan itu sudah sesuai aturannya dan berdasarkan tata aturan yang berlaku, terutama undang-undang tentang tata kelola keuangan daerah yang berlaku selama ini.

"Kami sudah konsultasikan Pergub yang kami terbitkan itu ke Pusat, dan dibenarkan saja. Tidak ada yang salah. Artinya kami tidak merevisi Perda," kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim ini.

Mantan Kepala Bappeda Kaltim ini juga meluruskan sebutan "pemotongan 35 persen" anggaran masing-masing SKPD. Dikatakannya, tidak ada pemotongan melainkan adalah pengendalian keuangan daerah dikarenakan imbas krisis ekonomi Indonesia yang kini sedang melanda.

"Ini krisis ‘kan melanda secara nasional. Nah mau tidak mau kita harus bisa menyiasati anggaran supaya kita tidak terlalu krisis. Salah satu siasat kita itu, ya mengendalikan keuangan daerah itu dengan 35 persen di masing-masing SKPD. Silahkan saja cek, tidak ada yang salah dari Pergub itu," ujarnya.

Dia juga mengingatkan, kalau kuasa pengendalian keuangan daerah adalah eksekutif. "Karena kami yang punya kuasa itu, maka itulah kami harus bisa pintar-pintar mengendalikan keuangan daerah. Sudahlah kalaupun ada revisi Perda, kami pasti akan mengonsultasikan atau mengajak Banggar di dalamnya," tambahnya. (HAI)

 

 

loading...

BACA JUGA

Minggu, 20 September 2015 00:17

Carolus: APBD Tidak Prorakyat Harus Ditolak

<p>&nbsp;DIREKTUR SM kebijakan publik Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim Carolus Tuah menilai,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*